Medan, POL | DPRD Medan gelar rapat paripurna agenda mendengar Pidato Presiden RI tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI di gedung DPRD Medan, Rabu (16/8/2023).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, HT Bahrumsyah dan para anggota DPRD Medan serta Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar didampingi Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak.
Juga hadir Wali Kota Medan Bobby Nasution unsur Forkopimda Kota Medan, Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua TP PKK Kota Medan Ny Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny Ismiralda Wiriya Alrahman, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, camat, tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Seluruh peserta rapat yang hadir dengan serius mendengarkan pidato kenegaraan Presiden.
Tampak dalam layar Televisi, Jokowi dengan pakaian adat Baju asal Tanimbar dari Provinsi Maluku, dalam pidatonya mengatakan, bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Dimana 68 persen penduduk usia produktif. “Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional,” kata Presiden.
Kemudian, Presiden menambahkan, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini. Sehingga, jelasnya, strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia. Apalagi, Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022.
Disamping itu, ungkap Presiden, Indonesia juga telah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022, menyiapkan anggaran perlindungan sosial, kalau dijumlah dari tahun 2015 sampai tahun 2023 total sebesar Rp3.212 triliun.
“Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja,” jelasnya. (POL/isvan)
