Medan, POL | Koordinasi dan sinergi semua pihak yang terkait sangat penting dalam upaya pengendalian inflasi. Tindakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dapat menjaga tingkat inflasi di daerah, yang pada akhirnya akan melindungi konsumen dan menjaga kesejahteraan petani sebagai produsen.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah ketika menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sumatera di Ruang Rapat Lantai IX, KPW Bank Indonesia, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (18/9/2019).
Wagub sangat mengapresiasi rapat koordinasi TPID se-Sumatera yang digelar di Sumut tersebut. Apalagi Provinsi Sumut menjadi salah satu daerah yang tertinggi tingkat inflasinya, di seluruh Indonesia. “Dengan kegiatan ini, kami dapat mengambil pelajaran untuk pengendalian inflasi yang terjadi di Sumut. Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini,” ucap Wagub.
Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut Sabrina, Sekda Pemprov Lampung Fahrizal Darminto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat, serta Kepala Perwakilan BI se-Sumatera.
Mengenai inflasi di Sumut, Musa Rajekshah mengakui Sumut merupakan daerah tertinggi. Angka inflasi Sumut secara akumulatif Januari-Agustus (ytd) 2019 mencatatkan angka tertinggi se-Indonesia, yaitu 5,40% (ytd), diikuti oleh Sumatera Barat yaitu 3,23% (ytd), dan Riau serta lampung yang sama-sama mencatatkan 3,16% (ytd).
Tingkat inflasi yang tinggi di antara bulan April hingga Juli disumbang oleh inflasi bahan makanan. Pada bulan Juli, inflasi bahan makanan tercatat sebesar 3,29%, dan di Agustus inflasi bahan makanan tercatat sebesar 1,09%. Namun pada Agustus 2019, tingkat inflasi Sumut tercatat sebesar 0,18% (mtm) dan 6,47% (yoy). Realisasi ini lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya 0,88% (mtm) dan rata-rata historis Agustus tiga tahun terakhir 0,58% (mtm).
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat menyatakan, secara keseluruhan Sumut ini yang membawa inflasi Sumatera secara keseluruhan. Isunya adalah semua produksi pangan di Sumatera itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya itu sendiri.
“Saya kira kita akan mencari solusinya apa yang bisa kita sepakati dalam diskusi ini. Bagaimana inflasi itu bisa rendah. Kita akan mencari solusinya apa yang bisa kita lakukan yang bisa kita sepakati baik jangka panjang maupun jangka pendek,” katanya.
Dikatakannya, untuk inflasi yang tinggi dapat beradampak pada daya beli masyarakat akan menurun. Kemudian inflasi yang tinggi juga berdampak pada dunia usaha. “Makanya kita mengharapkan inflasi itu kita upayakan untuk dapat rendah ataupun stabil, agar korporasi dapat mengambil keputusan yang lebih dengan kondisi investasi yang lebih baik tergantung daerahnya,” katanya.
Selain itu, dalam diskusi ini, Wiwiek mengharapkan adanya solusi menjaga daya saing dalam perencanaan daerah. Menurut Wiwiek hal ini untuk menjada agar investor terus dapat masuk untuk berinvestasi. “Menjaga daya saing suatu perencanaan daerah, ini sangat jelas dimana bila suatu harga tinggi akan sulit investor masuk. Makanya kita harus menjaga ini,” katanya. (POL/W)
