Medan, POL | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, melaksanakan paripuran Ranperda tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Senin (11/7/2022).
Meskipun waktu pelaksanaan sidang paripurna tersebut sempat molor selama satu (1) jam dari jadwal yakni pukul 11.00 WIB, namun kegiatan berlangsung lancar.
Drs.Wong Chun SE. Tarigan yang menyampaikan Ranperda kota Medan tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia ini membacakan perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi, Industrialisasi, Urbanisasi dan berbagai gejolak kemasyarakatan sehingga menimbulkan banyak masalah.
Disinggung lagi, permasalahan sosial mempunyai berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, pisikologis, spritual, hukum maupun keamanan.
“Permasalahan sosial tentunya harus ditangani melalui suatu upaya yang tepat dan terintegrasi, salah satu permasalahan sosial yang sering kita lihat sehari-hari adalah permasalahan kesejahteraan sosial,”sebutnya.
Kata dia, permasalahan kesejahteraan sosial yang krusial saat ini yang dihadapi oleh kota Medan adalah penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, sehingga dibutuhkan suatu pengaturan mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan Lanjut usia.
“Penghornatan, Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai umat yang bermartabat,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara umum terdapat beberapa kelemahan Perlindungan Penyandang Disabilitas di kota Medan, diantara nya akses disabilitas dikantor pemerintahan khususnya di kantor pelayanan publik juga agar diperhatikan. Selain itu, kota Medan karena tidak memiliki Perda Disabilitas untuk mengatur layanan rumah perlindungan, jaminan kesehatan khusus untuk Difabel, dan seluruh fasilitas kesehatan serta infrastruktur yang bisa diakses penyandang Disabilitas.
Disebutkannya, faktor usia bagi penduduk lanjut usia itu menjadikannya memerlukan perlindungan berupa bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya karena menghadapi keterbatasan, sehingga perlu perhatian dari pemerintah daerah melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. (POL/isvan)
