Medan, POL |Sewaktu siaran langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam penggunaan anggaran percepatan penanganan Covid-19, ada beberapa Bupati dan Wali Kota di Provinsi Sumatera tidak mau menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa uang.
Sebab, beberapa kepala daerah ini takut jika uang yang disalurkan kepada masyarakat nantinya disalahgunakan. Takut uangnya dibeli minuman keras (miras) berupa tuak.
Perihal ini disampaikan oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Sumut, Azril Zah melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (21/5/2020). “Tapi memang dalam rapat kami dengan Bupati dan Wali Kota se-sumut ada beberapa pemda yang gak mau cash, takut uangnya disalahgunakan misalnya dibelikan tuak,” katanya.
Namun, kata dia para kepala daerah ini menekankan kepada pemerintah pusat agar dapat menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat. “Jadi ada yang tetap minta sembako,” jelasnya. Kemudian, Azril mengatakan bahwa KPK tetap meminta kepada pemerintah daerah agar menggunakan data yang valid dalam menyalurkan bantuan.
Pihaknya tidak menginginkan ada kepala daerah yang berani mencoba memainkan bantuan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, dalam penyaluran bantuan langsung berupa uang tunai, pihaknya juga menekankan pemerintah daerah menggunakan pihak ketiga, yaitu Bank Daerah untuk menyalurkannya.
KPK tidak menginginkan terjadinya korupsi pada bantuan atau tak tepatnya sasaran penyaluran bantuan.
“Makanya kami minta pakai cash transfer aja via Bank Sumut, Bank Sumut sudah bersedia menggunakan Virtual Account berbasis NIK jadi bebas biaya,” jelasnya. (tro)
