Medan, POL | Ketua komisi A DPRD Sumut, Muhammad Andri Alfisah didampingi anggota komisi dr Mustapa Kamil menyambut baik keinginan Satpol PP Provsu untuk menambah anggaran dalam P-APBD agar terwujud keperofesionalan kinerja Satpol PP, di samping mengambil alih penanganan APU dan pengawasan Perda (Peraturan Daerah)
“Penambahan anggaran akan kita perjuangkan di badan anggaran.Hal ini dilakukan demi peningkatan kinerja Satpol PP Provsu,” ujar M Andri Alfisah.
Sebelumnya Kepala Satuan Pol PP (Kasatpol) Provsu berharap anggaran untuk kegiatan yang ada di lingkungan kerja ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam anggaran P APBD TA 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan Kasatpol PP Provsu M Mahfullah Pratama Daulay dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut terkait dengan P-APBD di gedung dewan, Selasa (30/8/2022).
“Saat ini banyak program di lingkungan Satpol PP Provsu yang terkendala dikarenakan minimnya anggaran sehingga perlu ditingkatan di dalam P-APBD TA 2022,” ujar M Mahfullah Pratama Daulay dalam rapat.
Disebutkan penambahan anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja anggota Satpol PP, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan di samping tugas penegakan Perda.
“Kita juga akan bekerja sama dengan Komisi A DPRD Sumut dalam beberapa bidang seperti halnya pengamanan asset yang telah disepakati,” ujar pria akrab disapa Ipunk.
Ke depannya, lanjut Ipunk, Satpol PP Provsu akan mengambil alih soal air permukaan umum (APU) yang selama ini ditangani BPKAD Provsu dan akan diserahkan ke Satpol PP Provsu.
Lebih lanjut Andri selaku ketua komisi menekankan perlunya peningkatan profesionalisme di masing-masing anggota, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan paham keberadaan Satpol PP di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
“Komisi A DPRD Sumut juga akan siap bekerja sama dengan Satpol PP Provsu bila diperlukan dan dilakukan secara rahasia,” tutur politikus muda Demokrat ini.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumut lainnya dr Mustapa Kamil yang berharap anggota Satpol PP dapat menjadi tumpuan keluhan masyarakat di samping harus profesional dalam menjalankan tugas. (POL/LUKMAN
