Medan, POL | Pemko Medan bersama Kementerian Haji dan Umrah RI akan mempercepat penelusuran terhadap sekitar 160 jemaah calon haji yang telah memiliki nomor porsi sejak 2010, namun hingga kini belum diketahui secara jelas keberadaannya. Verifikasi akan dilakukan hingga tingkat kewilayahan dengan mencocokkan nomor porsi dengan data kependudukan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Kementerian Haji dan Umrah RI di Balai Kota Medan, Selasa (8/9/2026). Dalam pertemuan itu dibahas perkembangan verifikasi data jemaah, persiapan penyambutan dan pemulangan jemaah di embarkasi, hingga pemeriksaan kesehatan jemaah.
Rico Waas mengatakan, proses verifikasi perlu dilakukan lebih menyeluruh dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta jajaran kewilayahan. Data berdasarkan nomor porsi nantinya dapat dicocokkan dengan NIK dan Kartu Keluarga (KK), sehingga keberadaan jemaah dapat ditelusuri hingga ke keluarganya.
“Turun ke wilayah biar diverifikasi langsung. Bisa kita sisir lagi,” Kata Rico Waas didampingi Kadisdukcapil Baginda P Siregar dan Plt Kadis Kesehatan Surya Syahputra.
Menurut Rico Waas, Pemko Medan siap membantu apabila masih terdapat persoalan yang dihadapi dalam proses persiapan keberangkatan jemaah. Ia menegaskan, koordinasi lintas instansi perlu terus diperkuat agar berbagai kendala menjelang pelaksanaan haji dapat segera ditangani. “Kalau ada permasalahan menjelang haji, bisa disampaikan. Untuk meningkatkan layanan, kami siap,” kata Rico Waas.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Medan, Muhammad Bambang Irawan Hutasuhut, menyampaikan hasil survei kepuasan masyarakat secara nasional, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 91 persen dan Kota Medan turut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Untuk pelaksanaan haji 2027, jumlah jemaah Kota Medan diperkirakan mencapai 1.939 orang, ditambah 95 jemaah lanjut usia sehingga totalnya menjadi 2.034 jemaah.
Bambang juga menyebutkan percepatan verifikasi menjadi penting, termasuk koordinasi dengan Disdukcapil. Ia menambahkan, masih terdapat sekitar 160 jemaah di Medan yang mendaftar sejak 2010 namun hingga kini belum ditemukan keberadaannya. Selain data, aspek kesehatan jemaah juga menjadi perhatian, meski pemeriksaan masih menunggu keterhubungan sistem dari pemerintah pusat. (ISV)
Berikan Komentar:
