Medan, POL | Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Partai Gerindra, Ikhwan Ritonga, menyampaikan harapannya agar pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baru saja dilantik Gubernur Sumut Bobby Nasution segera menyusun langkah strategis dan perencanaan yang terarah untuk memajukan BUMD di Sumatera Utara.
Menurut Ikhwan, keberadaan manajemen baru di tubuh BUMD harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi tata kelola, kinerja, maupun citra perusahaan. Salah satu hal penting yang perlu segera dilakukan adalah merancang branding planning yang kuat, agar BUMD mampu tampil sebagai entitas bisnis yang profesional, berdaya saing, dan memberi dampak ekonomi positif.
“Saya sangat berharap para pimpinan BUMD yang sudah dilantik Gubernur Sumatera Utara segera bergerak cepat membuat rencana kerja dan branding yang jelas. Karena saya yakin dan optimis, manajemen baru ini akan mampu berbuat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Ikhwan saat dimintai tanggapan, Jumat (1/8/2025).
Ia menegaskan bahwa peran BUMD sangat strategis, tidak hanya sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, Ikhwan mengapresiasi komitmen Gubernur Bobby Nasution yang sejak awal menaruh perhatian serius terhadap penguatan peran BUMD di Sumut.
“Gubernur ingin BUMD ini benar-benar unggul dan mampu menyejahterakan karyawan-karyawannya. Selain itu, juga diharapkan bisa memberikan manfaat nyata dalam bentuk peningkatan PAD bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan itu sejalan dengan harapan kami di DPRD,” tambahnya.
Menanggapi masih adanya beberapa BUMD yang kinerjanya belum menunjukkan perbaikan dan terus mengalami kerugian, Ikhwan menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, BUMD-BUMD tersebut akan mendapat perhatian khusus. Ia percaya Gubernur akan menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Bahkan, jika diperlukan langkah-langkah restrukturisasi seperti penggabungan (merger) antar BUMD, Ikhwan menilai hal itu bisa saja dilakukan, asalkan melalui kajian yang matang dan implementasi yang cermat.
“Kalau memang merger dibutuhkan untuk efisiensi dan perbaikan kinerja, ya silakan saja. Tapi tentu harus dikaji secara teknis dan menyeluruh. Jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru. Intinya, semua kebijakan harus berorientasi pada kemajuan BUMD dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai lembaga legislatif, kata Ikhwan, DPRD Sumatera Utara akan terus memberikan dukungan politik dan pengawasan terhadap langkah-langkah reformasi BUMD yang dilakukan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus memiliki semangat yang sama untuk menjadikan BUMD sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Kita di dewan pada prinsipnya mendukung sepenuhnya bagaimana BUMD di Sumatera Utara bisa maju, unggul, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Minimal, bisa memberikan kesejahteraan bagi para karyawan dan tidak membebani keuangan daerah,” tutupnya. (ISV)
