Medan, POL | Pernyataan Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman yang menyebut 20 tahun ke depan Medan akan dikuasai oleh non pribumi, akhirnya mendapat kecaman keras dari internal partainya, Partai Gerindra.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, H Gus Irawan Pasaribu menegaskan, bahwa pandangan yang diberikan Aulia Rachman itu dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, penjabat wakil wali kota, dan tidak berkaitan dengan Partai Gerindra.
“Tentu kami beda pandangan dengan pemerintah Kota Medan apalagi itu sebatas analisis. Jadi kami tegaskan itu kepasitas beliau sebagai pemerintah dan itu tidak mencerminkan sikap Partai Gerindra,” tegas Gus Irawan khusus, Rabu (12/4/2023) sore.
Gus Irawan yang sedang berada di Jakarta ini dalam sambungan telepon selulernya mengatakan, statemen Aulia Rachman itu hanya sebatas analisis yang masih harus dipertanyakan analisis apa itu metodenya, sebab analisis itu kan bisa dibuktikan secara akademis.
“Barangkali itu mungkin dugaan-dugaan, warning ya, sehingga terlalu prematur lah ya pandangan (Aulia Rachman) itu. Jadi intinya omongannya itu tidak tersangkut paut dengan Gerindra lah,” tegas Gus lagi.
Disinggung lagi soal ucapan Aulia Rachman yang menyebut warga pribumi menengah ke bawah tidak mendapatkan pendidikan yang layak, Gus Irawan justru menyindir pemerintah kota itu sendiri kenapa bisa sampai itu terjadi.
“Makanya kalau (pendidikan) itu masih kurang di Medan seharusnya mereka (pemerintah) kejar lah agar mutu pendidikan itu bagus untuk semua kalangan. Pribumi dan nonpribumi itu sudah lama kita tinggalkan, jangan lagi lah pakai sebutan itu lagi ya,” pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Gerindra Sumut, Sugiat Santoso turut berkomentar dengan mengecam keras pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang masih mendikotomikan pribumi dan non pribumi.
Sebab kata Sugiat, berdasarkan UUD 1945 bahwa setiap warga negara yang sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia secara resmi tentu itu tidak boleh lagi dibeda-bedakan, baik itu secara suku, agama, ras, dan golongan, semua warga negara posisinya sama hak dan kewajibannya.
“Semangat Partai Gerindra ya itu, partai nasionalis yang selalu menjaga keutuhan kebhinekaan NKRI dan Pancasila. Jadi bila ada pejabat yang mendikotomikan seperti itu berarti dia orangnya tidak bijak,” sindir Sugiat.
Disinggung apakah ada memberikan sanksi internal diberikan kepada Aulia Rachman yang masih tercatat sebagai kader Gerindra, Sugiat menjawab akan ada melakukan kroscek ke yang bersangkutan di internal partai.
“Tapi kita melihat dia menyampaikan itu dalam konteksnya sebagai wakil wali kota, dan kita sangat menyayangkan seorang wakil wali kota memberikan statemen dengan asumsi yang tidak memiliki data, kita kan ga tau itu sumbernya dari mana. Intinya, Partai Gerindra sebagai partai terbuka tidak pernah membeda-bedakan warga Indonesia itu berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan,” tandas Sugiat.
Diketahui sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyebutkan Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara dalam 20 tahun ke depan akan dikuasai oleh non pribumi.
Hal tersebut disampaikan Aulia Rachman dalam sambutannya di acara Dialog Ramadan 1444 Hijriyah yang digelar di salah satu cafe di Kota Medan, Minggu (9/4/2023) lalu.
Aulia Rachman menyebut, bahwa saat ini manusia masuk dalam era pemusnahan peradaban. Aulia pun meminta pemusnahan peradaban ini jangan dianggap enteng.
Saya punya analisa, Kota Medan ini dalam dua puluh tahun yang akan datang, kalau kita tidak menciptakan satu gebrakan baru akan dikuasai oleh non pribumi. Warga non pribumi yang akan menjadi Wali Kota Medan,” katanya.
Bahkan Aulia Rachman mengatakan kalau warga pribumi yang hidupnya menengah ke bawah tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik, hingga akan tergerus dan tersingkir.
“Ini yang saya analisa. Harus hati-hati kita,” ucap Aulia saat itu. (POL/RMOL)
