Medan, POL | Ketua FP-NasDem DPRDSU dr Tuahman Franciscus Purba, MKes, SpAn menegaskan fraksi yang dipimpinnya masih memantau perkembangan di tengah-tengah masyarakat terkait kenaikan harga BBM akibat Pergubsu Nomor 1/2021.
“Kami melihat perkembangan dampak Pergubsu Nomor 1/2021,” kata dr Tuahman dalam konperensi pers di ruang FP-NasDem DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (19/4/2021).
Tuahman mengakui, saat ini Pemprovsu memang berusaha meningkatkan PAD dengan cara menaikkan besaran tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dari 5 persen menjadi 7,5 persen.
Dalam hal ini, kata dia, Fraksi Partai NasDem DPRDSU meminta kepada Pertamina untuk dapat menambah quota minyak subsidi ke Sumatera Utara dikarenakan saat ini minyak Subsidi jenis Solar dan Premium sangat sulit ditemukan di SPBU dan kalaupun ada di SPBU terjadi antrean kendaraan.
“Untuk itu FP Nasdem meminta Pertamina menjelaskan berapa sebenarnya kuota Sumut untuk jenis BBM bersubsidi dan untuk menambah kuota. Intinya ketersediaan BBM subsidi harus cukup di SPBU SPBU,” ucap dr Tuahman.
FP-NasDem DPRDSU, kedepan akan melihat perkembangan kondisi warga Sumut dan sekaligus menyarankan Pemprovsu untuk serius menggali potensi lain dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tuahman mengatakan setidaknya ada 4 sumber PAD Sumut yang potensial untuk dioptimalisasi. Diantaranya pajak Air Permukaan Umum (APU), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), cukai rokok dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“PKB misalnya, datanya teregistrasi 5 juta tapi tertagih 2 juta kendaraan? Lalu pajak APU. Kita mendorong Pemprovsu mengoptimalisasi PAD dari 4 sektor tersebut,” ujar Tuahman didampingi anggota fraksi Dimas Tri Adji dan Tenaga Ahli Anderson King Junior.
Hal senada dilontarkan Dimas Tri Adji yang menyatakan, optimalisasi PAD Sumut dari 4 sektor itu patut didukung.
Kata dia, kebijakan kenaikan PBBKB tidak akan terasa tatkala BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Premium tersedia di SPBU. Saat ini BBM bersubsidi justru tidak merata. Bio Solar dan Premiun sangat sulit ditemukan di SPBU.
“Kita dukung upaya Pemprovsu mengoptimalkan PAD termasuk kenaikan PBBKB. Namun distribusi BBM perlu merata. Kemudian sosialisasikan kebijakan kenaikan PBBKB. Jangan terkesan tiba-tiba,” jelasnya.
Harga BBM non subsidi di wilayah Sumatera Utara telah diumumkan oleh Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina.
Penyesuaian harga dilakukan per tanggal 1 April 2021. Adapun perubahannya adalah harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp7.850, Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp9.200, Pertamax Turbo dari Rp9.850 menjadi Rp10.050, Pertamina Dex dari Rp10.200 menjadi Rp10.450, Dexlite Rp9.500 menjadi Rp9.700, serta Solar Non PSO dari Rp9.400 menjadi Rp9.600. (POL/LMEN)
