Medan, POL | Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut dr. Tuahman F Purba, M.Kes, Sp.An. sangat mengapresiasi aksi Anggota Fraksi NasDem Sumut Rony Reynaldo Situmorang memergoki satu truk paket Sembako yang dimanipulasi volume atau timbangannya.
“Kita mengapresiasi hasil temuan dari anggota Fraksi NasDem Sumut Pak Rony Reynaldo Situmorang yang melakukan pendampingan saat proses pendistribusian Sembako dari Gugus Tugas Percepatan Penangangan (GTPP) Covid-19 Sumut ke Kab. Simalungun yang terjadi kekeliruan dalam jumlah volume yang tidak sesuai,” kata Tuahman kepada wartawan, Rabu (20/5/2020), menanggapi temuan Rony Reynaldo tersebut.
Seperti diketahui, dari 8 truk yang bermuatan paket Sembako, salah satu truk diminta Rony Reynaldo Situmorang untuk mengecek ulang muatannya berdasarkan item produk, kualitas barang dan kesesuaian jumlah beratnya.
Berdasarkan data yang diperoleh Rony, satu paket Sembako seharusnya berisikan, Beras 10 kg, Gula 2 kg, Minyak Goreng 2 liter dan Mie Instan 20 bungkus. Namun, ketika dicek ulang terhadap 20 kardus sebagai sampel, ternyata beratnya satuan paket Sembako tidak sesuai alias dimanipulasi, misalnya Beras beratnya viariatif, ada 8,5 Kg – 9,5 Kg (tidak penuh 10 Kg) dan Gula hanya 1,75 Kg.
Atas dasar temuan ini, disepakati agar 1 truk dan Sembako ditarik lagi ke Medan, guna dilakukan penghitungan ulang. Rencananya bantuan paket Sembako tersebut dikirim untuk masyarakat Simalungun yang terdampak Covid-19.
Menurut Tuahman, pendampingan yang dilakukan Rony sesuai dengan Surat Permohonan dari GTPP Covid-19 Sumut No. 103/GTCOVID-19/V/2020 Tgl 11 Mei 2020 kepada lembaga DPRD Sumut untuk membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan pendistribusian sembako se-Sumatra Utara sampai ke tingkat kelurahan dan Desa.
Fraksi NasDem Sumut berharap temuan dugaan kekeliruan pihak pekerja dalam prosedur pengemasan bisa menjadi bahan evaluasi GTPP untuk lebih meningkatkan monitoring terhadap proses tersebut sehingga tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari.
“Fraksi NasDem Sumut selalu siap mendukung dan berkolaborasi dengan lembaga eksekutif sehingga pelaksanaan kegiatan pendistribusian ke masyarakat lebih tepat sasaran baik dari segi jumlah maupun volume serta kualitas agar tidak menjadi prasangka negatif oleh rakyat,” tutup Tuahman. (POL/isvan)
