Medan, POL | Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan menyoroti minimnya serapan anggaran pada semester pertama tahun anggaran 2021.
“Ini harus menjadi perhatian serius Pemko Medan agar di tahun 2022 tidak terulang kembali,” kata Sekretaris Fraksi P Demokrat DPRD Medan Ishaq Abrar M Tarigan ketika menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan tentang RAPBD tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna, Senin (15/11/2021).
Selain minimnya serapan anggaran, fraksi ini juga menyinggung banyaknya jabatan Pelaksana tugas (Plt), baik di tingkat kepala sekolah SD maupun SMP. Menurut Abrar, hal ini akan mengganggu proses belajar mengajar jika pertemuan tatap muka dimulai.
Fraksi emokrat juga menyinggung evaluasi Gubernur terkait ketidaksesuaian Ranperda Perubahan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021 yang dinilai banyak ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian.
“Setingkat judul, konsideran dan dasar hukumnya saja harus diperbaiki, apalagi terkait ketidaksesuaian antara RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) perubahan dan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara) perubahan sudah pasti banyak yang dievauasi dan diperbaiki,” terangnya.
Fraksi ini sangat prihatin terkait KUA-PPAS RAPBD tahun anggaran 2022 yang sudah disepakati bersama beberapa waktu lalu. Namun kemudian diminta untuk dilakukan pembahasan kembali.
“Menurut sepengetahuan kami, kejadian seperti ini belum pernah terjadi di era pemerintahan Kota Medan sebelumnya. Sudah saatnya Wali Kota mengevaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga hal yang serupa tidak teruang kembali,” ungkapnya.
Terkait akan dibukanya kembali Kesawan City 19 November 2021, Fraksi Demokrat mengingatkan Pemko Medan agar benar-benar melakukan protokol kesehatan yang ketat dan menghindari dugaan jual beli stand di lokasi Kesawan City.(POL/isvan)
