Medan, POL | Empat fraksi besar di DPRD Provinsi Sumatera, yakni PDIP, Gerindra, Golkar dan NasDem dikabarkan “berkoalisi” bersatu untuk mengamankan pemilihan Komisioner Komisi Informasi (KI). Keempatnya disebut-sebut sudah memliki calon masing-masing untuk didukung dan dimenangkan dalam pemilihan komisioner KI Sumut tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto saat ditermui wartawan mengaku ada mendengar informasi tersebut. ‘Tapi untuk kepastiannya silahkan ditanyakan langsung ke pimpinan dewan dan masing-masing fraksi. Sebab bagi kami di Komisi A DPRD Sumut, telah berkomitmen membuat pemilihan Komisi Infrormasi secara transparan dan terbuka untuk umum nantinya,” tegas Hendro Susanto menjawab wartawan di ruangannya Fraksi PKS gedung DPRD Sumut, Senin (1/11/2021).
Hendro menyampaikan itu menanggapi akan dimulainya tahap pemilihan Komisioner KI Sumut, yang dimulai Selasa-Kamis (2-4/11) 2021, dengan agenda fit and propert test atau uji kelayakan.
Namun informasi berkembang khususnya di kalangan calon komisioner KI Sumut, mengaku kurang mempercayai pemilihan tersebut berjalan transparan dan demokratis.
“Sepuluh orang peserta hadir hanya sekedar melengkapi foto untuk panitia. Karena sudah ditentukan pemenangnya,” kata seorang calon komisioner KI Sumut yang enggan disebut namanya.
Hendro kembali memastikan bahwa komisi yang saat ini dipimpinnya dan diamanahkan menjalankan proses pemilihan Komisioner KI Sumut tersebut, benar-benar berkompeten dan transparan. “Kami menjalankan proses tahapan pemilihan anggota KI ini berdasarkan regulasi yang ada, yakni Peraturan KI Nomor 4 tahun 2016. Begitu juga dengan pembentukan tim ad hoc pemilihan Komisioner KI, yang mengacu Tatib DPRD Sumut Nomor 02 tahun 2020 dan PP 12,”katanya.
Hendro mengaku pembentukan tim ad hoc tersebut kerjanya untuk membantu komisi A dalam merumuskan draft mekanisme fit and proper test uji kelayakan. “Jadi dia tidak perlu SK dari pimpinan,”katanya
Jadi perlu diluruskan, lanjut dia bahwa adanya informasi di luar dibentuknya tim ad hoc seolah-olah akan memutuskan lima nama, maka itu salah besar. Sebab dibentuknya tim ad hoc tersebut justru untuk menjadikan pemilihan KI tersebut berkualitas dan transparan.
“Bahkan kita akan melakukan uji kelayakan tersebut nantinya terbuka untuk umum khususnya bagi kalangan media, dipersilahkan mengikutinya. Sebab kita ingin pemilihan Komisioner KI Sumut saat ini benar-benar berkualitas, kapabilitas, berkompeten, berintegritas, hingga tidak korupsi nantinya,” tegasnya. (POL/isvan)
