Medan, POL | Komisi C DPRD Taput (Tapanuli Utara) bersama Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) mendatangi DPRD Sumut, Selasa (26/11/2019) mendesak lembaga legislatif Sumut untuk segera mengalokasikan anggaran perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi di Taput yang kondisinya sudah “hancur-lebur”, karena sudah puluhan tahun tak tersentuh pembangunan.
Desakan itu diungkapkan Ketua dan anggota Komisi C DPRD Taput Royal Simanjuntak, Sahat Sibarani didampingi Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi C lainnya Toma Balige Silitonga, Andri H Nababan, Dapot Hutabarat, Tota Situmeang, Lamhot Sipahutar, Mauliate Sitompul dan Sekretaris Dinas PUPR Taput Jupati Rajagukguk dihadapan Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani dan anggota dewan Dapil Wilayah Tapanuli Jonius Taripar Hurabarat yang menerima aspirasi mereka di ruang Komisi A DPRD Sumut.
“Kami sangat berharap anggota DPRD Sumut Dapil Tapanuli memperjuangkan pembangunan sejumlah ruas jalan provinsi di Taput menjadi skala prioritas dan besar harapan kami agar anggarannya dialokasikan di APBD 2020, sebab sejumlah ruas jalan provinsi itu saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, sulit dilintasi kendaraan roda dua maupun empat,” tegas Sahat Sibarani.
Adapun ruas jalan provinsi yang saat ini mengalami rusak parah, tandas Sahat, diantaranya ruas Jalan Simpang Empat Hutabarat – Sipahutar Kecamatan Siborongborong yang merupakan jalur utama akses transportasi ke berbagai kecamatan di Taput serta akses ke Tapsel sepanjang 10 Km kondisinya “babak belur” dan berlubang-lubang.
Begitu juga ruas Jalan Pangaribuan – Garoga hingga batas Tobasa, tambah Sahat Sibarani, kondisinya sudah sangat “kupak-kapik”, karena sejak 30 tahun lalu tidak pernah tersentuh pembangunan, sehingga status jalan sudah berubah dari jalan aspal menjadi jalan tanah.
“Dari 30 Km ruas Jalan Pangaribuan – Garoga, sedikitnya10 Km kondisinya rusak parah dan sangat sulit dilalui kendaraan roda dua maupun empat,” tandas Sahat seraya mengingatkan DPRD Sumut maupun Pemprov Sumut, agar jangan “menganaktirikan” pembangunan infrastruktur jalan di Tapanuli.
Sementara itu, Sekretaris PUPR Taput Jupati Rajagukguk mengatakan, Pemkab Taput sebenarnya sudah menyurati Pemprov Sumut untuk segera memperbaiki sejumlah ruas Jalan provinsi yang sudah hancur, seperti pembangunan Jalan Simpang Sitanggor – Meat batas Tobasa, Jalan Pangaribuan-Garoga.
Begitu juga pemeliharaan jalan provinsi Aek Humbang batas Tapsel, pemeliharaan Jalan Sobirongborong-Sipahutar, Jalan Sipahutar-Aek Humbang, peningkatan Jalan Sipahutar-Janji Maria hingga batas Tobasa serta peningkatan Jalan Silangit-Simpang 3 Muara-Bakkara batas Humbahas.
“Surat Bupati Taput tersebut sudah dilayangkan ke Gubernur Edy Rahmayadi tertanggal 12 Juni 2019 perihal usulan perbaikan jalan provinsi yang mengalami kerusakan di Taput, tapi hingga kini belum ada realisasinya,” tandas Jupati Rajagukguk sembari menjelaskan, surat itu juga sudah ditembuskan ke Kementerian PUPR, Bappenas Jakarta, Menkeu, Mendagri maupun DPR RI.
Berkaitan dengan itu, tambah Royal Simanjuntak, Sahat Sibarani dan Tota Situmeang, Komisi C DPRD Taput sangat berharap kepada DPRD Sumut secepatnya mengalokasikan anggaran pembangunan jalan provinsi ini di APBD Sumut 2020, untuk memudahkan akses masyarakat Taput ke daerah lain sekaligus melancarkan roda perekonomian masyarakat.
Siap Perjuangkan
Menanggapi desakan tersebut, Rahmansyah Sibarani dan Jonius Taripar Hutabarat yang keduanya anggota dewan Dapil 9 Tapanuli menyatakan kesiapannya untuk menggolkan anggaran perbaikan jalan provinsi tersebut di APBD Sumut dan akan menjadikannya sebagai skala prioritas.
“Pengalokasian anggaran perbaikan jalan provinsi di Taput, merupakan tanggung-jawab kami. Kami akan berjuang semaksimal mungkin, agar anggarannya bisa segera dialokasikan di APBD Sumut. Ini bukan sekedar live service, tapi harus diwujud-nyatakan,” ujar Rahmansyah senada dengan Jonius Taripar dengan penuh keyakinan.
Bahkan Rahmansyah mengingatkan Sekretaris Dinas PUPR agar jangan pernah takut mengusulkan anggaran perbaikan jalan provinsi ke DPRD Sumut maupun Pemprov Sumut. “Buat lagi surat resmi ke Pemprov Sumut agar sama-sama kita mendatangi Gubernur, agar infrastruktur di Tapanuli diperhatikan,” kata Rahmansyah. (POL/isvan)
