Medan, POL | Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta menyiapkan dengan matang seluruh perangkat Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan penyebaran covid 19 sebelum pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dilakukan pada Juli 2021. Selain itu persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga di sekolah harus dipastikan telah mendapatkan suntikan vaksinasi covid 19.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah menilai, pihaknya setuju dilakukan PTM karena sudah banyak orangtua menginginkan anak-anaknya kembali belajar ke sekolah. Tapi memang harus ada tanggungjawab Pemko dan stakeholder karena interaksi anak-anak didik SD dan SMP ini sangat luar biasa.
“Kalau perangkat Prokes tidak diperhatukan, maka kita khawatir akan menambah cluster baru. Jadi pilihan diadakan PTM jangan hanya diserahkan ke orangtua saja, ini salahsatu poin kecil tapi teknis dan pola pelaksanaan PTM itu yang harus diatur,” ujarnya kepada Waspada, Rabu (23/6/2021).
Menurut Ketua DPD PAN Kota Medan ini, perangkat Prokes yang ketat tersebut harus melibatkan semuanya yakni seluruh perangkat Pemko Medan. Misalnya puskesmas, dibagi tim ke sekolah-sekolah, gugus tugas di kelurahan dan kepala lingkungan (Kepling) dilibatkan semua melihat kondisi di sekolah. Mereka mengawasi ke sekolah dan memberi laporan yang nyata sesuai di lapangan.
“Mengukur tatap muka rujukannya harus ada. Kordinasi dulu dengan pemprov, kemudian dipelajari wabah covid di Kota Medan. Gugus tugas mentabulasi tren covid 19 dan selanjutnya atas izin orangtua,” katanya.
Selain itu, kata Bahrum, anggota DPRD Kota Medan yang duduk di Komisi II juga harus pro aktif sejauh mana mereka melakukan pengawasan. Harusnya dipanggil kembali Kepala Dinas Pendidikan dan Gugus Tugas sejauh mana perencanaan tatap muka ini bejalan dan bagaimana kondisi covid 19.
“Ini kan mereka belum bergerak, padahal Juli waktunya sudah dekat. Fakta di lapangan masing-masing kecamatan beda situaasi nya dan beda juga jumlah terpapar covid. Polanya bagaimana? Pastikan juga tenaga pendidik sudah divaksin 100 persen. Kemudian sarana dan antaraksi anak-anak pola nya bagaimana?. Jam tatap muka nya?,” ungkap Bahrum.
Apalagi, lanjutnya, SDM di SD dan SMP di Kota Medan ini masih rendah dalam penerapan Prokes dan apakah mereka sudah profesional untuk diaplikasikannya ke anak-anak didik. “Kita ketahui masih banyak guru yang enggan vaksin. Di sekolah itu juga tidak hanya ASN tapi banyak tenaga honor dan apakah sudah tervaksin semuanya,” tanya Bahrum.
Untuk itu, kata Bahrum, harus ada petunjuk pelaksana (Jutlak) dan pedoman teknisnya pelaksanaan PTM tersebut. Karena ada hampir 90 persen rumah tangga di Kota Medan punya anak SD dan SMP. Sementara penderita covid 19 sudah menyebar dan banyak juga yang isolasi mandiri di rumah.
“Jangan sampai nanti malah buka tutup, kalau ada anak yang positif karena tertular dari orangtuanya yang isolasi mandiri. Jadi banyak yang disiapkan Pemko Medan dan stakeholder lainnya. Jangan nanti anak-anak jadi korban covid 19 ini,” tuturnya. (POL/isvan)
