Medan, POL | Anggota DPRD Medan yang bergabung di Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Walikota Medan Tahun 2021 pertanyakan pengawasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan tentang keberadaan truk trailer gandeng dan truk tronton di kawasan Medan Utara.
Pasalnya, keberadaan truk dimaksud sangat meresahkan masyarakat karena banyak terjadi laka lantas hingga menyebabkan kematian.
“Keberadaan truk trailer di Medan Utara mohon ditertibkan. Banyak truk gandeng yang tidak layak jalan, bagaimana tahapan uji kelayakan terhadap trailer itu,” cetus Ketua Pansus LKPJ Haris Kelana Damanik saat pembahasan LKPJ Walikota Medan Tahun 2022 di gedung DPRD Medan, Senin (18/4/2022).
Dikatakan Haris Kelana, saat melakukan Uji emisi kelayakan KIR, hendaknya dilakukan pengawasan lebih maksimal. Sehingga, bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyarakat dapat dilakukan perbaikan. “Apa uji berkala (KIR) kendaraan bagi truk trailer hanya formalitas,” tandas Haris.
Disampaikan Haris, perlunya dilakukan pengawasan agar benar benar truk trailer guna meminimalisir laka.lantas. “Kita prihatin banyak orang mati terlindas truk trealer dan tronton di Belawan,” sebut Haris.
Menurut Haris, tujuan utama dilakukan penertiban terhadap truk trailer dan tronton guna meminimalisir angka kematian akibat laka lantas di Medan Utara. Selain itu kata Haris, dengan memaksimalkan uji KIR tentu akan menambah PAD.
Sementara itu anggota Pansus lainnya Sudari minta Dishub Medan agar memaksimalkan penerapan E Parkir di kawasan Medan Utara. Karena di kawasan Medan Utara diyakini banyak perpuratan usaha dari pengguna parkir. Sama halnya dengan keberadaan truk trailer di Belawan supaya dilakukan pengawasan.
Selain itu, Sudari juga minta agar didirikan UPT Uji KIR di kawasan Medan Utara. Hal tersbut diyakini memaksimalkan pengawasan kendaraan wajib lolos Uji KIR. (POL/isvan)
