Medan, POL | Masalah infrastruktur, penanganan banjir, pelayanan kesehatan, penanganan UMKM maupun pelayanan publik masih menjadi topik dominan pengaduan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Medan dalam paripurna laporan reses I tahun 2023, Senin (27/2/2023).
Masalah infrastruktur tersebut antara lain perbaikan drainase, perbaikan jalan, penerangan jalan serta pengerokan dan pelebaran sungai yang dapat menyebabkan banjir dan kemacetan. Kemudian pelayanan kesehatan, yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti terkait program universal health coverage (UHC).
Selain itu, masalah penanganan UMKM juga harus menjadi perhatian pemerintah karena sangat berpengaruh dengan kestabilan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi covid-19. Serta masalah pelayanan publik yang meliputi pelayanan pengurusan izin, baik izin usaha, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya yang sering dikeluhkan masyarakat.
Setidaknya ada empat permasalahan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat seperti infrastruktur dan penanganan banjir, pelayanan kesehatan, penanganan UMKM, dan pelayanan publik,” kata Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala
Pihaknya berharap Pemerintah Kota Medan segera merespon laporan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, berterima kasih dan mengapresiasi seluruh anggota dewan yang telah menghimpun dan mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
“Semoga aspirasi-aspirasi yang tertuang dalam laporan hasil reses anggota dewan dapat menjadi evaluasi dan perbaikan ke depan dalam membangun dan mewujudkan program-program prioritas Kota Medan,” harap Bobby. (POL/isvan)
