Medan, POL | ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (3/11/2020).
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM dan sejumlah OPD Kota Medan.
Sidang paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi para Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan baik secara langsung maupun virtual serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. Dalam rapat paripurna ini, masing-masing Fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pemandangan umumnya terkait Ranperda Kota Medan tentang APBD Kota Medan T.A 2021.
Penyampaian pemandangan fraksi pertama disampaikan Fraksi PDI-Perjuangan melalui Margaret MS. Ada sejumlah materi yang disampaikan dalam pandangan fraksi tersebut yang utama yakni mengingatkan agar Pemko Medan tidak lengah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan.
“Melalui penegakan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan No.27/2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan, diharapkan penyebaran Covid-19 dapat ditekan seminimal mungkin menunggu dilakukannya vaksinasi secara nasional oleh pemerintah pusat dalam beberapa bulan ke depan,” kata Margaret.
Selanjutnya, masalah peredaran narkoba dan kebrutalan pelaku begal, lanjut Margaret, akhir-akhir ini kembali marak di Kota Medan sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat.
Selanjutnya, Sukamto SE dari Fraksi PAN mengatakan di tengah persoalan pandemi Covid-19 yang belum usai, masih banyak usaha yang belum kembali pulih bahkan banyak yang tutup karena tidak bisa bertahan akibat terpaan virus Corona. Oleh karenanya, bilang Sukamto, Fraksi PAN meminta Pemko Medan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan bersungguh-sungguh menekan kebocoran dan meminimalisir kerugian akibat biaya ekonomi tinggi.
Kemudian dari Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gabungan yakni PSI, Hanura dan PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS juga ambil bagian dengan pandangan umumnya. (POL/isvan)
