Medan, POL | Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ T.A 2023 di Gedung DPRD Medan, Selasa (5/3/2024), Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan, pengelolaan keuangan daerah Kota Medan tahun 2023 untuk pendapatan daerah diperoleh realisasi sebesar Rp. 5,08 triliun dengan capaian 79,52% dari target tahun 2023 sebesar Rp. 7,29 triliun.
“Adapun itu terdiri dari PAD, realisasi sebesar Rp. 2,44 triliun dengan capaian 65,10% dari target sebesar Rp. 3,75 triliun. Kemudian, pendapatan transfer sebesar Rp. 3,26 triliun dengan capaian 94,82% dari target sebesar Rp. 3,43 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasi sebesar Rp. 98,84 miliar dengan capaian 93,37% dari target sebesar Rp. 105,85 miliar,” kata Bobby Nasution dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ T.A 2023 di Gedung DPRD Medan, Selasa (5/3).
Selanjutnya, Bobby Nasution juga menuturkan jika tingkat kemiskinan di Medan tahun 2023 sebesar 8 persen atau turun 0,07% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,67% atau turun 0,22%.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari komponen Indeks Harapan Hidup, Indeks Pengetahuan dan Indeks Pengeluaran menunjukkan kecenderungan perkembangan yang semakin baik. Capaian IPM Medan tahun 2023 sebesar 82,61 poin naik 0,85 poin dari tahun 2022,” imbuhnya.
Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua DPRD Hasyim SE, para wakil ketua dan anggota dewan, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta camat se-Kota Medan hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Bobby selanjutnya menuturkan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Medan tahun 2023 sebesar 5,04%. Hal Ini, ungkapnya, menunjukkan perkembangan yang baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,71%.
“Gambaran tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di Medan tahun 2023 yang bisa dilihat dari besaran indikator Indeks Gini (Gini Rasio) menunjukkan perbaikan. Di tahun 2023, jelasnya, Indeks Gini mencapai 0,373%, turun 0,26% dibandingkan Tahun 2022,” terangnya.
Dalam melakukan penanganan kemiskinan, kata Bobby Nasution, harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan unsur pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar. (isvan)
