Medan, POL | Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Plt Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Ahmad Basyaruddin menerima kunjungan kerja rombongan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan di Kantor DMPTSP Jalan AH nasution Medan, Rabu (13/5/2020). Selain koordinasi pengawasan pelaku usaha di Kota Medan, BBPOM juga melaporkan terus melakukan pengawasan intensifikasi pangan terlebih di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tengah melanda saat ini.
Kedatangan rombongan BBPOM Medan dipimpin langsung I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa selaku Kepala BBPOM Medan. Dalam pertemuan dengan jajaran DPMPTSP, I Gusti mengaku, di tengah pandemi Covid-19 dan pelaksanaan ibadah puasa serta jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H, BBPOM terus intens melakukan pengawasan pangan di pasar modern seperti distributor/importir, swalayan dan toko penjual makanan.
Selain itu, I Gusti juga berharap, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi terutama dalam hal perizinan bagi pelaku usaha. Di samping itu, pihaknya juga fokus melakukan pengawasan terhadap usaha pangan tanpa izin edar, waktu kadaluarsa serta kondisi bahan pangan yang dijual. “Untuk pasar tradisional kita fokus melakukan pengawasan pada pedagang makanan yang menjajakan makanan untuk berbuka puasa,” kata I Gusti.
Tidak itu saja imbuh I Gusti, BBPOM juga terus melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terhadap pedagang di kawasan Kecamatan Medan Baru dan Maimun. “KIE ini intens kita lakukan untuk menjamin kualitas dan mutu barang sehingga masyarakat merasa aman untuk membeli sekaligus mengkonsumsinya,” ungkapnya.
Saat melakukan pengawasan, jelas I Gusti, BBPOM menemukan beberapa usaha yang masa berlaku Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)- nya telah berakhir. “Pengurusan SPPIRT merupakan kewenangan Pemko Medan melalui instansi terkait. Untuk itu kami perlu mengetahui data dari DMPTSP, terutama data pada sistem Online Single Submission (OSS). Kami mohon bantuan dan kejasama dari DMPTSP,” harapnya.
Terkait kunjungan tersebut, Plt Kadis DMPTSP Kota Medan Ahmad Basaruddin menekankan, sampai saat ini pengurusan SPPIRT belum dilimpahkan sehingga belum menjadi kewenangan DMPTSP. Dikatakan Ahmad Basyaruddin, kewenangan SPPIRT masih berada di Dinas Kesehatan Kota Medan. Meski demikian kata Bsyaruddin, dalam waktu dekat akan ada rencana sesuai Inpres No.7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha agar seluruh pengurusan perizinan usaha dilimpahkan ke DMPTSP di tingkat daerah.
“Saat ini masih dalam proses inventarisir jenis-jenis izin yang akan menjadi kewenangan Kota Medan melalui perubahan Perwal No.41/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada DPMPTSP Kota Medan. Terkait data OSS, pada prinsipnya kita siap membantu pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dan informasi yang lebih lanjut,” bilang Ahmad.
Apalagi sejak diberlakukannya OSS yang berarti pengurusan izin berusaha terintegrasi secara elektronik ini, kata Basyaruddin, DMPTSP telah melakukan tiga kebijakan dan inovasi pelayanan yakni layanan perbantuan, mandiri dan prioritas yang masuk sebagai Trisula Pelayanan.
“Sejauh ini bahkan DMPTSP telah melakukan fasilitasi perbantuan kepada 10 ribu lebih pelaku usaha mikro di Kota Medan untuk mendapatkan izin usaha mikro kecil sepanjang tahun 2018 dan 2019,” terangnya. (POL/W)
