Medan, POL | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Mhd Fitriyus menerima dan memimpin Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di ruang Kaharuddin Nasution lantai 8 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No 30 Medan, Jumat (12/7/2019).
Rombongan BAP DPD RI yang diketuai oleh H Ahmad Nawardi menyampaikan apresiasi dan memuji pencapaian dan kemajuan dalam pembuatan laporan keuangan Sumut, khususnya dalam memenuhi tenggat waktu penyerahan laporan.
“Sebelum ke sini kita bertemu dengan BPK RI Perwakilan Sumut. Kita dengar dalam lima tahun ini, terus ada peningkatan. Baik dari segi ketepatan waktu maupun Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Ahmad saat diwawancarai usai Rapat Dengar Pendapat.
Ahmad menyampaikan bahwa satu tujuan kunjungan kerja (kunker) BAP DPD RI ke Provinsi Sumut adalah untuk memperoleh masukan dan pandangan yang komprehensif serta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Daerah terkait atas hasil pemerikasaan BPK.
“Tugas kita sebagai BAP yakni untuk meminimalisir kerugian negara. Semakin sempurna pembuatan laporan keuangan suatu daerah, tentu menandakan menguatnya pelaksanaan akuntabilitas sektor publik kita. Jadi di sini, kita ingin mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala beberapa kabupaten/kota yang belum WTP dalam menyusun laporan keuangan,” katanya.
Sebelumnya, saat menerima BAP DPD RI, Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Mhd Fitriyus mengucapkan selamat datang kepada rombongan. Dirinya menjelaskan bahwa untuk laporan keuangan Sumut tahun anggaran 2018, Pemprov Sumut memperoleh kelima kalinya Opini WTP dari BPK. (POL/W)
