Medan, POL | Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Arridel Mindra, merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Utara hingga 31 Mei 2024 dalam kegiatan Konferensi Pers di Gedung Keuangan Negara Jalan Diponegoro Medan, Jumat (28/6/2024).
“Realisasi pendapatan negara di Sumatera Utara hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp14,52 triliun atau sekitar 32,31% dari target yang telah ditetapkan. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan ini mengalami kontraksi sebesar 17,16%,” katanya.
Arridel menyampaikan, sumber utama pendapatan negara adalah penerimaan perpajakan yang mencapai Rp12,34 triliun atau 31,56% dari target. Pendapatan ini mengalami kontraksi sebesar 16,64% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pajak Penghasilan (PPh) final yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 30%.
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Bea masuk mencapai Rp242,98 miliar, tumbuh signifikan sebesar 132,23% (yoy). Namun, bea keluar mengalami kontraksi sebesar 6929,74% (yoy) dengan total penerimaan Rp44,39 miliar.
Sedangkan penerimaan cukai mencapai Rp58,15 miliar, mengalami kontraksi sebesar 50,13% (yoy). Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1.230,24 miliar atau 64,07% dari target, tumbuh 5,23% (yoy).
Kata dia, realisasi belanja negara di Sumatera Utara hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp24,95 triliun atau 36,52% dari pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi belanja ini tumbuh sebesar 14,57%. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp8,72 triliun atau 36,14% dari pagu anggaran, tumbuh 22,22% (yoy). Belanja pegawai tumbuh sebesar 14,35% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp4,04 triliun. Belanja barang tumbuh sebesar 37,74% (yoy), dengan realisasi Rp3,72 triliun.
“Namun, belanja modal mengalami kontraksi sebesar 8,61% (yoy), dengan realisasi Rp925,58 miliar. Belanja bantuan sosial tumbuh signifikan sebesar 98,4% (yoy), dengan realisasi Rp21,99 miliar,” beber Arridel.
Transfer ke Daerah (TKDD) mencapai Rp16,23 triliun atau 36,73% dari total anggaran TKDD, tumbuh 10,84% (yoy). TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal Defisit APBN di Sumatera Utara hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp10,43 triliun, yang terkontraksi sebesar 145,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Defisit ini terutama disebabkan oleh terkontraksinya pendapatan negara di Sumatera Utara, sementara realisasi
belanja mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Ia mengungkapkan, Kementerian Keuangan terus mendorong percepatan implementasi kredit dan pembiayaan bagi UMKM di Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah.
Hingga 31 Mei 2024, penyaluran Ultra Mikro (UMi) di Sumatera Utara telah disalurkan kepada 41.639 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp215,68 miliar. Penyaluran ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 100,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sektor dominan penyaluran UMi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, yang mencapai 99,76% dari total penyaluran.
Hingga 30 April 2024, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Utara telah disalurkan kepada 102.778 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp6,15 triliun. Sektor dominan penyaluran KUR adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan yang bersama-sama menyumbang 40,04% dari total penyaluran KUR di Sumatera Utara.
Meski terdapat beberapa kontraksi dalam indikator ekonomi tertentu, kinerja APBN di
Sumatera Utara masih menunjukkan pertumbuhan yang positif secara keseluruhan.
Belanja negara yang tumbuh signifikan, khususnya belanja bantuan sosial, belanja pegawai, dan belanja barang, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, sebutnya lagi, penurunan pendapatan negara, khususnya dalam penerimaan perpajakan dan cukai, menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Hal ini penting untuk menutup defisit anggaran yang cukup signifikan.
Dalam konteks dukungan terhadap UMKM, peningkatan penyaluran UMi dan KUR
menunjukkan langkah positif pemerintah dalam mendukung sektor-sektor yang paling terdampak oleh perlambatan ekonomi global. Peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit mikro dan kecil mencerminkan kepercayaan yang tumbuh di kalangan pelaku usaha kecil terhadap program program pemerintah.
Untuk itu, Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumatera Utara.
Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Upaya percepatan penyaluran kredit kepada UMKM menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor-sektor yang paling terdampak oleh perlambatan ekonomi global. Kinerja APBN yang masih terjaga dan dukungan terhadap UMKM menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
“Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara akan terus memonitor dan mengevaluasi kinerja anggaran serta pelaksanaan program-program dukungan UMKM untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan optimal,” ungkap Arridel Mindra. (Isvan)
