Medan, POL | Massa demonstran penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diamankan di Polda Sumatra Utara bertambah menjadi 243 orang. Namun, ada kesulitan akses hukum bagi para pedemo itu.
“Info terakhir pendemo yang diamankan sekitar 243 orang,” kata Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra, Jumat (9/10/2020).
Irvan mengatakan para pendemo yang ditangkap akan didampingi LBH Medan, KontraS, dan Bakumsu. Namun mereka tidak diberi akses untuk menemui para pendemo yang diamankan di Polda Sumut.
“Didampingi tadi malam enggak bisa masuk, pagi ini mau ke sana lagi ke Polda,” ucapnya.
Irvan menjelaskan pihaknya tidak mendapat akses menemui para pendemo yang ditangkap. Pihaknya mendesak agar polisi membebaskan para pendemo.
“Sampai jam 01.00 dini hari kami nggak bisa tembus menemui pendemo yang ditangkap. Alasan mereka pendataan. Kita minta mereka dikeluarkan,” paparnya.
Terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut Amin Multazam meminta agar DPR RI bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi.
“Terlalu mahal ongkos yang dibayar rakyat imbas ketukan palu dari mereka yang katanya wakil rakyat itu,” tegasnya.
Menurutnya tak hanya masa depan berbagai sektor yang terancam, tetapi sekarang masyarakat juga harus menjadi korban akibat kericuhan demonstrasi.
“Begitupun masyarakat sipil lain yang tidak ikut dalam aksi, juga harus merasakan dampak dari situasi hari-hari belakangan ini,” kata Amin.
Amin melanjutkan, dalam situasi ini harusnya Anggota DPR RI yang berhadapan dengan masyarakat. Bukan malah menghadapkan masyarakat dengan barisan aparat keamanan yang cenderung represif.
“Karena ini merupakan bentuk akumulasi kekesalan rakyat atas kebijakan yang asal ketuk itu. Entah suara siapa yang mereka wakili sekarang. Aneh,” ucapnya,.
KontraS menilai pemerintah masih belum mau mendengarkan kepentingan rakyat. Bahkan justru memasang aparat hingga berakhir bentrok dan memakan korban di kedua belah pihak.
“Saya kira ini murni gerakan hati nurani, bukan lagi gerakan yang ditunggangi oleh kelompok politik tertentu. Toh perwakilan rakyat di DPR melalui partai politik lah yang mengesahkan UU Cipta kerja ini. Sekalipun ada partai yang menolak, tak lebih sekedar dagelan dan cuap-cuap,” kata Irvan.
“Kalo memang menolak, ayo dong bangun gerakan bersama rakyat! Artinya apa, gerakan ini merupakan wujud akumulasi kemarahan rakyat atas kesewenang-wenangan legislatif dan eksekutif,” sebutnya. (POL/cnn)
