Jakarta, POL | Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat Nancy Pelosi berencana mengirim draf pasal pemakzulan mantan Presiden Donald Trump ke Senat pada Senin (25/1/2021).
Draf itu berisi satu pasal dakwaan terkait dugaan Trump menghasut kerusuhan massa pendukungnya di Gedung Capitol pada 6 Januari lalu. Kerusuhan itu menyebabkan satu orang polisi Capitol Hill dan empat orang lainnya tewas.
Senat akan secara resmi menetapkan jadwal persidangan pemakzulan Trump ketika draf pasal tersebut diterima dari DPR AS.
Pada pekan lalu, Pelosi berkeras bahwa sidang pemakzulan Trump harus tetap berlanjut. Ia memperkirakan sidang tersebut kemungkinan dimulai pada minggu kedua Februari.
Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chick Schumer, menyatakan sidang pemakzulan Trump akan dimulai sekitar 8 Februari.
Penundaan sidang tersebut, kata Schumer, dilakukan agar DPR AS fokus mengawal agenda kebijakan Presiden Joe Biden sambil menyiapkan sidang.
Ketika Partai Demokrat merasa optimistik bisa menjatuhkan hukuman bagi Trump, Partai Republik mengisyaratkan bahwa Demokrat harus bekerja keras membuktikan Trump benar-benar terlibat penyerbuan Capitol Hill di awal tahun tersebut.
Sejumlah tokoh senior Partai Republik menyepelekan bahwa Partai Demokrat bisa melakukan itu. Dengan alasan politik dan konstitusional, beberapa politikus Republik menganggap Demokrat tidak bisa mendapatkan minimal 17 suara dari partainya agar bisa memiliki mayoritas dua pertiga suara untuk memvonis Trump.
“Saya pikir persidangan itu bodoh. Saya pikir ini kontraproduktif. Kita sudah memiliki api yang menyala-nyala di negara ini dan (persidangan pemakzulan) seperti menyiramkan minyak di atas api-api tersebut,” kata Politikus Republik yang merupakan anggota Komite Intelijen Senat, Marco Rubio, kepada Fox News
Meski begitu, Rubio mengaku bahwa Trump memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi di Capitol.
“Tapi untuk mengobarkannya lagi hanya akan merugikan negara,” ujarnya.
Sejumlah tokoh Republik lain berpendapat bahwa Senat tidak memiliki wewenang mengadili warga sipil, termasuk Trump saat ini. Senator Mike Rounds mengatakan bahwa konstitusi AS tidak mengizinkan pemakzulan seorang mantan presiden.
Trump akan menjadi mantan Presiden AS pertama yang menghadapi proses pemakzulan di Kongres setelah lengser. (POL/CNN)
