Medan, POL | Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman mantan Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara (Sumut), Bambang Pardede, menjadi 7,5 tahun penjara.
PT Medan meyakini pria berusia 59 tahun itu terbukti bersalah mengorupsi proyek peningkatan kapasitas jalan provinsi Parsoburan–Batas Labuhanbatu Utara di Kabupaten Toba tahun 2021 yang merugikan keuangan negara Rp 4,9 miliar sebagaimana dakwaan subsider.
Dakwaan subsider tersebut, yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Pardede oleh karena itu dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan (7,5 tahun),” sebut Ketua Majelis Hakim PT Medan, Krosbin Lumban Gaol, dalam putusan banding No. 15/PID.SUS-TPK/2025/PT MDN yang dilihat, Minggu (6/4/2025).
Selain itu, PT Medan juga menghukum Bambang membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti atau subsider satu bulan kurungan.
“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan,” ujar Krosbin.
Vonis PT Medan mirip dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Bambang 7,5 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.
Sebelumnya pada tingkat Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Bambang Pardede dijatuhi hukuman dua tahun penjara serta denda sejumlah Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan. (BS)
