Jakarta, POL | Citilink dan Lion Air sepakat menurunkan harga tiketnya 50% dari tarif batas atas (TBA) per Kamis 11 Juli 2019. Rupanya Lion Air belum menerapkan kebijakan tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (12/7/2019)
Lion Air meminta kepada pemerintah agar diberikan waktu lagi untuk melakukan penyesuaian. Lantas kapan maskapai tersebut siap menurunkan harga tiketnya? Apa alasan maskapai tersebut belum mengimplementasikannya? Simak selengkapnya berikut ini.
Susiwijono mengatakan, semenjak diberlakukan pada Kamis (11/7/2019), baru maskapai Citilink yang menjual tiket murah karena sistem reservasi tiketnya sudah siap, sedangkan Lion Air belum.
“Ternyata memang baru Citilink yang sudah siap melakukan penyesuaian sistem reservasi tiketnya. Sementara teman Lion Air masih perlu waktu di dalam meng-update sistemnya menyesuaikan dengan kebijakan ini,” katanya.
Dia tak bisa menjelaskan masalah teknis Lion Air yang membuat maskapai tersebut belum bisa menjual harga tiket murah. Pada dasarnya mereka meminta waktu. Pemerintah pun memberi kelonggaran atas hal tersebut.
Susiwijono mengakui bahwa kebijakan untuk menyediakan harga tiket terjangkau ini belum berjalan secara ideal atau seperti yang diharapkan.
“Nah saya ingin terbuka, beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini yang baru dimulai kemarin terus terang belum berjalan ideal dalam pelaksanaannya,” tambahnya.
Susiwijono mengatakan, pihak Lion Air sudah menyampaikan ke pemerintah akan mulai mengimplementasikan kebijakan tiket murah mulai Kamis depan (18/7/2019).
“Mereka minta waktu dan akan berjanji ke kami nanti hari Kamis depan mereka baru akan sistemnya mengakomodasi kebijakan yang terbaru ini,” terangnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Pemerintah pun bakal melakukan pengawasan secara berkala satu minggu sekali terkait penerapan tiket murah yang berlaku setiap Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 10.00-14.00, dengan alokasi kursi sebanyak 30%
“Begitu jalan kita memang akan kawal evaluasi sekaligus rekonsiliasi data biar semua pihak comply ke peraturan ini,” jelasnya. (POL/DC)
