Jakarta, POL | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat tersebut, dia menyatakan pemerintah akan terus berkomitmen dalam mengelola utang secara efisien, hati-hati, transparan dan akuntabel.
“Karena Indonesia pada saat ini dikenal sebagai negara emerging besar dengan tingkat utang termasuk paling rendah dan defisit paling rendah, dibanding negara G20, maupun negara-negara emerging di luar G20 lainnya,” kata Sri Mulyani di ruang sidang Badan Anggaran DPR, Jakarta, Rabu (28/8).
Bendahara Negara ini mengatakan, pembiayaan utang pada 2020 ditaksir akan berada di Rp351,9 triliun. Angka itu lebih rendah dari posisi 2018 yang sebesar Rp372 triliun. Posisi tersebut juga lebih rendah dari outlook 2019 yang sebesar Rp373,9 triliun.
Menurutnya, pengendalian rasio utang di 2020 tersebut juga masih dalam batas aman berkisar 29,4 hingga 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal. Sedangkan untuk menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali, serta pendalaman pasar keuangan.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp234,13 triliun atau 65,2 persen target APBN. Dengan demikian posisi utang saat ini tembus sebesar Rp4.603 triliun.
“Realisasi pembiayaan hingga Juli 2019 sebesar Rp234,13 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).
Adapun penarikan utang hingga Juli 2019 sebesar Rp234,13 terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp241,19 triliun atau 62,0 persen target APBN. Pemerintah telah menerbitkan SBN ritel secara online sebanyak 6 kali yang terdiri dari SBR005, ST003, SR011, SBR006, ST004 dan SBR007.(Mer)
