Medan, POL | DPD Walantara (Wahana Lingkungan Alam Nusantara) Karo mengadukan maraknya aksi perambahan kawasan hutan konservasi di Tahura (Taman Hutan Raya) di perbatasan Karo – Deliserdang persisnya di Dusun Sembekan (Dusun Laugedang) Karo, kepada Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, Kamis (4/2/2021).
“Dari hasil investigasi DPD Walantara Karo, diperkirakan ribuan hektar kawasan hutan konservasi telah dirambah dan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan/pertanian yang diduga kuat tidak memiliki izin dari Dinas Kehutanan Sumut,” ujar Ketua DPD Walantara Sumut Daris Kaban dan Sekretarisnya Surya Kurniawan Rambe dalam surat pengaduannya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut.
Berkaitan dengan itu, Daris Kaban meminta Ketua DPRD Sumut melalui komisi terkait untuk segera memanggil Dinas Kehutanan Sumut, Bupati Karo dan Bupati Deliserdang dalam rapat dengar pendapat, guna membahas penyelamatan kawasan hutan yang sudah diporak-porandakan oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab.
“Kawasan hutan di perbatasan Karo – Deliserdang ini harus segera diselamatkan, guna menghindari tenggelamnya Kota Medan diterjang banjir bandang, sebab diketahui hutan konservasi ini merupakan kawasan penyangga air bagi Kota Medan,” tegas Daris Kaban seraya berharap kepada lembaga legislatif untuk segera bertindak menyelamatkan kawasan hutan Laugedang.
Bahkan Darista dan Surya Kurniawan meminta DPRD Sumut dan Dinas BMBK Sumut membatalkan rencana pembangunan jalan sejajar jurusan Berastagi – Jaranguda-Laugedang-Sibolangit hingga Simpang Tuntungan – Pancurbatu – Medan, untuk menjaga kawasan hutan dari tangan-tangan para perambah.
“Segera batalkan rencana pembangunan jalan sejajar sebagai jalan alternatif mengatasi kemacetan Jalan Medan – Berastagi, demi menjaga kelestarian hutan konservasi serta habitat hutan, alam, sumber mata air dan ekosistem alam, agar Kota Medan terhindar dari banjir, longsor dan bencana alam lainnya,” tegas Darista.
Segera Panggil
Menyikapi pengaduan DPD Walantara Karo tersebut, Baskami Ginting berjanji untuk segera merekomendasikan masalah ini ke Komisi B untuk segera ditindaklanjuti dengan “memanggil” pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kehutanan Sumut, Bupati Karo dan Bupati Deliserdang dalam rapat dengar pendapat.
“Kita segera merekomendasikan masalah ini ke Komisi B DPRD Sumut untuk segera menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan sejumlah instansi yang terkait, guna mencari solusi penyelamatan kawasan hutan Laugedang dari tangan-tangan perambah,” tegas Baskami.(POL/isvan).
