Samosir, POL | Akhir-akhir ini, banyak masyarakat mengeluhkan lambannya pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir, utamanya dalam proses pemecahan sertifikat tanah.
Lambatnya proses pemecahan sertifikat tanah di BPN Kabupaten Samosir ini sangat disayangkan, karena hal ini erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan pendapatan daerah.
“Kami menyesalkan lambatnya pelayanan khususnya dalam proses pemecahan sertifikat tanah di BPN Kabupaten Samosir,” kata Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, ketika dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat atas pelayanan BPN, Kamis (19/5/2022).
Menurutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI mesti melakukan evaluasi terhadap BPN Kabupaten/Kota yang lambat melayani pemecahan sertifikat tanah.
Ketua DPC PKB Samosir ini menambahkan, pihaknya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan di kantor BPN Samosir itu.
Paling sering itu, keluhan tentang lambatnya proses pemecahan sertifikat tanah di BPN Kabupaten Samosir. Hal ini secara tidak langsung, mereka kurang mendukung program pemerintah pusat.
Permasalahan ini, ungkap Nasip, juga berdampak pada kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Samosir. “Saat ini mengalami penurunan, karena keterlambatan dalam proses pemecahan sertifikat tanah tersebut,” tegas Nasip.
Ia menuturkan, bahwa proses pengurusan sertifikat tanah ini berkaitan dengan sektor lainnya, maka pengurusan sertifikat tanah jangan dipersulit seperti perintah Presiden RI Joko Widodo.
Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir, Khoirun Nisak ketika dikonfirmasi wartawan, sampai beberapa kali melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak memberi jawaban.(POL/SBS)
