Labuhanbatu, POL | Wakil Bupati Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar, S. Pd, MM didampingi Asisten I Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Sarimpunan Ritonga, M. Pd mengikuti rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPK dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Vidio Conference (Vidcon) di Ruang Kerja Wakil Bupati Jl. SM Raja, Kecamatan Rantau Selatan, Senin (24/01/2022).
Dalam rapat tersebut Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D memaparkan mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi: 1. Sistem yaitu biaya politik yang tinggi, Rekruitmen ASN dengan imbalan, 2. Integritas yaitu moralitas dan mentalitas 3. Budaya (culture) yaitu praktek menyimpang dalam organisasi (tindakan korupsi dianggap hal yang biasa), pertemuan secara fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi.
Sementra, Ketua Komisi Pemperantasann Korupsi Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si menyampaikan begitu banyak ruang yang dapat menjerat kepala daerah kedalam korupsi yaitu 1. Reformasi Birokrasi (Rekruitment dan promosi jabatan), 2. Pengadaan barang dan jasa, 3. Filantropi/ sumbangan pihak ketiga.
Kemudian, 4. Recofusing dan realokasi anggaran covid-19 untuk APBD dan APBN. 5. Pengadaan jaring pengaman sosialsosial/ social safety NET untuk pemerintah pusat dan daerah, 6. Pemulihan ekonomi nasional dan 7. Pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban keuangan kepala daerah (LPJKD).
Dikatakan Firli, KPK dalam mencegah korupsi sudah melakukan upaya melalui pendekatan pendidikan dan perbaikan sistem pemerintahan. Pemberantasan korupsi juga membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional yang dimana setiap kamar-kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi.
Ketua KPK menegaskan, jangan pernah mengira KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hanya ada di ibukota, mata KPK hanya ada di ibukota tapi harus diingat mata KPK itu adalah seluruh masyarakat Indonesia.
Firli Bahuri juga berharap Indonesia bersih dari korupsi, karena beliau menyakini kalau kepala daerah merupakan putra/putri terbaik pilihan rakyat Indonesia untuk membangun Indonesia. (POL/LB1)
