Samosir, POL | Seluruh jajaran Pemkab Samosir harus menghilangkan paradigma pelayanan umum yang selama ini memiliki konotasi negatif yaitu ‘Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah’ harus berubah menjadi: kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit.”
“Jangan memandang pungutan liar soal besar kecilnya tapi harus mendengarkan keluhan masyarakat selama ini,” kata Wakil Bupati Samosir, Juang Sinaga pada rapat Kerja Daerah (Rakerda) Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi Sumatera Utara yang dibuka langsung Sekretaris Satgas Saber Pungli RI Irjen Pol. Widiyanto Poesoko.
Wabup mengatakan, bukan masalah sepuluh atau seratus ribu, tapi pungutan liar ini telah membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh pelayanan. Bila hal ini dibiarkan akan menjalar ke hal yang lebih luas.
Wabup Samosir juga mengajak semua untuk melakukan langkah konkrit dalam memberantas pungutan liar yaitu meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri, memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan yang transparan.
“Dan yang tak kalah penting, mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tip kepada petugas pelayanan, mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan serta adanya inspeksi berkala dari pihak atasan,” ajak Juang.
Acara yang digelar di Hotel Samosir Cottage, Tuktuk Kecamatan Simanindo, Rabu (04/03) ini turut dihadiri Ketua UPP Saber Pungli Provsu Kombes. Pol Eko Kristianto, SIk, M.Si, Wakil Ketua Pelaksana I UPP Saber Pungli Provsu Lasro Marbun, SH, M.Hum, Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Provsu sekaligus Wakil Ketua Pelaksana II UPP Saber Pungli Provsu Didi Suhardi, SH., MH.
Juga para Kapokja UPP Saber Pungli Provsu, Ketua UPP Kabupaten/Kota se-Sumut, Kepala Inspektur Kabupaten/Kota se-Sumut. Dan Rapat Kerja Daerah Unit UPP Povsu ini berthema ” Wisata Danau Toba Nyaman tanpa Pungutan Liar.”(POL/SBS).
