Padangsidimpuan, POL | Masih seputar sejumlah oknum anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang tidak mau hadir lebih dari enam kali rapat paripurna, lembaga legislatif tersebut kini sudah tidak berwibawa lagi. Artinya marwah lembaga wakil rakyat itu kini hilang gara-gara ulah “Pahlawan Bertopeng”.
“Dampak tidak hadirnya sepertiga lebih dari jumlah anggota DPRD Padangsidimpuan saat diundang untuk paripurna, telah berakibat tidak colective colegialnya anggota dewan dalam bermusyawarah pada rapat-rapat paripurna, itu akan berekses buruk, yakni terhambatnya pelaksanaan pembangunan,” kata aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Padangsidimpuan-Tapsel, Asrullah Ariga Siregar kepada para wartawan di Padangsidimpuan, Sabtu (27/09/2020) malam menanggapi berita sebahagian anggota DPRD hanya berani berkoar-koar di media sosial dibanding bertugas sebagai wakil rakyat sehingga dituding sebagai “Pahlawan Bertopeng”.
Menurut Asrullah, kelakuan bergaya pahlawan bertopeng lebih dari sepertiga jumlah anggota DPRD Padangsidimpuan itu, sebenarnya tidak saja merugikan rakyat dan pemerintah Kota Padangsidimpuan, tetapi merugikan para anggota dewan sendiri secara keseluruhan, yakni bakal tidak menerima gaji kehormatan untuk enam bulan mendatang.
Dia mempertanyakan, bagaimana bisa wakil rakyat yang dipilih rakyat justru tidak hadir dalam mengikuti rapat paripurna, padahal dari rapat tersebut diharapkan menghasilkan keputusan yang mewujudkan program dominan untuk kepentingan pembangunan sebagaimana sudah dinanti masyarakat Kota Padangsidimpuan di tahun 2020 ini.
“Anggota DPRD itu dipilih rakyat untuk kepentingan rakyat, setelah terpilih jangan justru makan gaji buta. Yang enak lah rasa mereka setelah dipilih rakyat, mereka bekerja justru memperturutkan egosentris yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat,” katanya mengecam tindakan kekanak-kanakan oknum yang tidak mau hadir di sidang paripurna tetapi berkoar-koar di media sosial.
Asrullah mengaku terkejut membaca berita kurang dari 2/3 jumlah anggota dewan yang hadir pada sejumlah rapat paripurna belakangan ini, sehingga tidak pernah membuahkan keputusan yang dominan menyangkut kehidupan warga masyarakat Kota Padangsidimpuan. Ini terjadi gara-gara segelìntir oknum wakil rakyat yang tidak mau hadir tanpa alasan yang jelas dan diterima logika sehat.
“Akibat ulah mereka, kini lembaga legislatif, tepatnya lembaga DPRD Kota Padangsidimpuan sudah tidak berwibawa di mata rakyat. Hanya karena mengedepankan emosi dan egosentris, kepentingan banyak orang dikorbankan. Apa mau mereka itu sebenarnya ?”, katanya mempertanyakan yang dinilainya sebagai bentuk kekanak-kanakan tersebut.
Seperti diberitakan sebelum di sejumlah media, sejumlah wakil rakyat di DPRD Kota Padangsidimpuan tidak mau hadir di sidang paripurna mendapat sorotan tajam dari aktivis Forum Komunikasi Pemuda Reformasi Indonesia (FKMPRI) Tabagsel, Akhmad Baringin Siregar.
Di berita itu disebutkan, mereka diundang untuk membahas KUA PPAS yang telah diajukan pihak eksekutif kepada DPRD Kota Padangsidimpuan, ternyata mereka (sebagian anggota dewan) membandel dan tidak mau menghadirinya, padahal pembahasan KUA PPAS adalah prosedur awal sebelum pembahasan RP-APBD 2020.
Rakyat Kota Padangsidimpuan saat ini sedang menyaksikan tontonan berupa aksi heroik dan vulgar sejumlah anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang lantang dalam pengolahan kata di media sosial dan media massa, seolah mengutuk pemerintah dan mengaku sebagai wakil rakyat yang pro kerakyatan, bagai “pahlawan bertopeng” padahal telah dengan sengaja mengorbankan kepentingan rakyat. (POL/NP.04)
