Tarutung, POL | Sejak tahun 2014 Drs.Nikson Nababan,MSi menjabat Bupati Tapanuli Utara sudah tujuh kali ber turut-turut Pemkab Taput memeroleh penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Untuk ke tujuh kalinya,Opini WTP tahun anggaran 2020 diterima Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat SH, MM bersama Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan karena pada saat bersamaan ,Bupati Nikson Nababan bersama Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB meninjau warga yang terpapar COVID -19 di Kecamatan Garoga.
Opini WTP diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP-LKPD) Pemkab Taput tahun anggaran 2020 . Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan SE, MM. Ak di kantor BPK Perwakilan Sumut Medan, Kamis (27/05/2021).
Pada saat penyerahan penghargaan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan mengatakan, WTP ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas LKPD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Pemkab Taput secara tepat waktu.
Saat penerimaan penghargaan itu, Wakil Bupati Taput Sarlandy Hutabarat mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pemkab Taput.
Penyemangat
Kita bersyukur karena Pemkab Taput dapat mempertahankan prestasi WTP. Ini berkat kerja keras sehingga kembali meraih opini WTP 7 kali berturut-turut, ujar Sarlandy.
“Raihan Ini kita anggap sebagai penyemangat dalam mewujudkan visi dan misi Pemkab Taput dibawah kepemimpinan Bapak Nikson Nababan”, kata Sarlandy.
Terimakasih juga diucapkan kepada tim BPK yang telah melakukan audit selama 25 hari di Kabupaten Tapanuli Utara . “Semoga ini menjadi cambuk bagi Pemkab Taput untuk semakin meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang sehingga temuan pemeriksaan di lapangan dapat diminimalisir “, ujar Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat didampingi Inspektur Manoras Taraja dan Kepala BPKPAD James Simanjuntak.
Sebagaimana diketahui, saat meraih Opini WTP 5 kali beturut-turut, Pemkab Taput memeroleh “hadiah” sebesar Rp 21 miliar lebih berupa Dana Insentif Daerah sehingga menambah anggaran pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun lalu. (POL/BIN).
