Labuhanbatu, POL | Pelasana tugas Kadis Pemerintah Masyarakat dan Desa (PMD) Hobol Rangkuti, sebagai pelaksana tugas yang baru ditubuh OPD Dinas PMD, melakukan evaluasi besar besaran kepada seluruh ketua serta kepengurusan badan usaha milik desa (Bumdes) se-Kabupaten Labuhanbatu, Senin (15/2/2021).
Hobol Rangkuti yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu itu, mengundang serta mengumpulkan seluruh ketua serta pengurus Bumdes se-Kabupaten Labuhanbatu di ruang aula data Dinas PMD setempat.
Dalam rapat evaluasi itu, terungkap bahwa sebanyak 44 Bumdes dinyatakan aktif. Sedang 22 Bumdes tidak aktif dan 3 Bumdes dinyatakan tidak jelas. Kata Hobol, itu artinya, selama ini Bumdes tidak mempunyai perencanaan anggaran yang matang untuk kedepannya.
“Bumdes tersebut tidak mempunyai laporan keuangan yang jelas untuk dipertanggungjawabkan dalam capaian Ekonomi usaha Bumdes se-Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga berakibat tidak bangkitnya usaha Bumdes di desa-desa. Ini perlu dilakukan evaluasi lagi untuk kedepannya”, kata Hobol.
Hobol Rangkuti mengaku sangat prihatin dan menyayangkan, adanya 22 Bumdes di 22 Desa yang mana usaha Bumdesnya tidak pernah aktif lagi. Ironisnya, diketahui sejak lima tahun lalu, dari 75 Desa se-Kabupaten Labuhanbatu, hanya 44 Bumdes yang aktif. Dan, 22 Bumdes tidak aktif lagi.
Dikatakan Hobol, ada 3 Desa di Kabupaten Labuhanbatu tidak ada memiliki usaha Bumdes sesuai jumlah dari 75 Desa tersebut. Miris, selama kurun 5 tahun, sejak tahun anggaran 2016 lalu, sampai ditahun anggaran 2021, Bumdes di daerah Kabupaten Labuhanbatu, tidak jelas laporan pertanggungjawabannya didalam pembinaan kepengurusan usaha Bumdes di 75 Desa se-Kabupaten Labuhanbatu.
Diketahui, sebelumnya dari sumber yaitu mantan Kadis PMD Kabupaten Labuhanbatu Zaid Harahap periode tahun 2014-2018, pernah menyatakan, bantuan suntikan untuk usaha Bumdes diperkirakan mencapai Rp 350 juta rupiah per usaha Bumdes se-Kabupaten Labuhanbatu. (POL/LB1)
