Hujan yang mengguyur kawasan Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai, Jumat sore, 11 September 2026, tidak menyurutkan langkah Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH untuk memastikan langsung kondisi masyarakat yang terdampak longsor di jalur alternatif Langkat-Karo.

Di tengah kondisi tersebut, Tiorita menyampaikan langsung kepada Gubernur Sumatera Utara bahwa kerusakan jalan telah menimbulkan ancaman keselamatan bagi masyarakat yang melintas.
“Ini membahayakan untuk masyarakat yang melintas, Pak,” ujar Tiorita kepada Bobby Nasution.
“Ini akan segera kami kerjakan karena ini merupakan akses penting. Perbaikan permanen ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober 2026,” tegas Bobby.
Kepastian tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Langkat dan Karo yang dalam beberapa hari terakhir harus menghadapi kondisi jalan menyempit akibat longsor.
Karena itu, kehadiran langsung Tiorita bersama Bobby di lokasi menjadi momentum penting. Persoalan yang sebelumnya dirasakan masyarakat di lapangan dapat disampaikan secara langsung dan segera mendapatkan kepastian penanganan.
Namun, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kondisi badan jalan.
“Sembari menunggu pekerjaan permanen dimulai, akses air yang terputus akibat jalan longsor untuk ditangani juga oleh Pemerintah Kabupaten Langkat,” tegas Bobby.
Tiorita pun langsung memastikan Pemkab Langkat bergerak menangani persoalan tersebut.
“Kami akan memperbaiki dulu, Pak, pipanya yang terputus, biar masyarakat dapat air bersih,” tegas Tiorita.
Tiorita menyampaikan apresiasi atas respons cepat Gubernur Sumatera Utara yang langsung menindaklanjuti persoalan jalur alternatif Langkat-Karo.
Bagi masyarakat yang hadir menyambut kedatangan kedua pemimpin daerah tersebut, kepastian perbaikan permanen pada Oktober 2026 menjadi harapan baru agar akses penghubung Langkat-Karo dapat kembali aman dan lancar.
Sementara menunggu pekerjaan permanen dimulai, Pemkab Langkat bergerak lebih dahulu memastikan jaringan pipa air yang terputus segera diperbaiki. Dengan demikian, kebutuhan air bersih masyarakat tidak ikut terdampak berkepanjangan akibat bencana longsor.
Gerak cepat di lapangan, kepastian penanganan, serta perhatian terhadap kebutuhan dasar warga menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga konektivitas sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan di tengah kondisi darurat.