Tapteng, POL | Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sugeng Riyanta, menanggapi tudingan terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses tender proyek di pemerintahannya.
Sebagaimana tudingan ini disampaikan sekelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Lintas Pemuda, Organisasi Mahasiswa, dan Masyarakat Tapteng, melalui aksi unjuk rasa, di depan Kantor Bupati Tapteng, Selasa (6/8/2024).
Para massa terdiri dari kelompok Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Pemuda Muhammadiyah daerah setempat.
Sugeng mencurigai aksi tersebut bermotif intrik politik dan tidak murni gerakan moral untuk kepentingan masyarakat umum. Alasan kecurigaan Sugeng didasari ketiadaan itikad kelompok penuding mengedepankan proses dialektika, atau komunikasi 2 arah bersama pemerintah daerah (pemda).
“Mereka tidak pernah mengajukan audiensi dengan saya. Tidak pernah memberi kesempatan untuk klarifikasi, dan tak ada upaya mereka melakukan tabayyun (mencari kebenaran),” kata Sugeng dalam konferensi pers di rumah dinas Bupati Tapteng usai aksi unjuk rasa.
Menurut Sugeng, sebagai orang berpendidikan dan dari organisasi keagamaan, para pendemo seharusnya menyampaikan aspirasi dengan cara santun.
“Bukan malah langsung unjuk rasa melontarkan tuduhan tanpa menunjukkan bukti-bukti konkret kepada pemda untuk bisa ditindaklanjuti,” ucapnya.
Sugeng mengaku merasa kelompok pendemo tendensius terhadap dirinya, yang belakangan serius menindak pejabat koruptor di Pemkab Tapteng.
“Perlu untuk diketahui, bahwa pengelolaan keuangan Pemkab Tapteng masa sebelum saya jadi Pj Bupati itu sangat bobrok dan menjadi kerugian negara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nah, mengapa mereka tidak turun demo dan malah mendiamkan permasalahan tersebut. Apa karena teman mereka diduga pelakunya,” tanya Sugeng. (MS)
