Samosir, POL | Bupati Samosir diwakili Pj. Sekdakab Waston Simbolon membuka secara resmi Rapat Konsolidasi Data Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, bertempat di Hotel JTS Parbaba Kecamatan Pangururan, 08/02.
Rapat konsolidasi data kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Samosir dilaksanakan USAID ERAT Provinsi Sumatera Utara dengan menghadirkan narasumber dari Bappeda Sumut (secara online), Kadis Sosial PMD Kabupaten Samosir F. Agus Karo Karo dan Kepala BPS Kabupaten Samosir, Freddy Situngkir.
Pj. Sekda Waston Simbolon, menyambut baik rapat konsolidasi penuntasan kemiskinan ekstrim yang dilaksanakan USAID ERAT, sangat penting untuk mendukung program pemerintah dalam penuntasan kemiskinan ekstrem sesuai dengan keputusan Peraturan Presiden RI nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Demikian halnya di Kabupaten Samosir, penuntasan kemiskinan ekstrem dibutuhkan sinergitas dan kerjasama seluruh pihak terutama sinergitas antar OPD.
Melalui kegiatan ini, Bupati Samosir menekankan OPD memberikan perhatian serius dengan mengacu pada 3 strategi utama penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.
Lebih lanjut disampaikan, pentingnya akurasi data yang akurat untuk menyisir kelompok masyarakat miskin ekstrem, sehingga program-program yang dilaksanakan tepat sasaran dan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, diminta peran OPD, Camat dan kepala desa agar serius dalam menyasar kelompok miskin ekstrem. Tak luput, Waston Simbolon mengucapkan terima kasih kepada USAID ERAT yang telah berpartisipasi dalam penuntasan kemiskinan di Kabupaten Samosir.
USAID ERAT Sumut, Hawari Hasibuan menyampaikan rapat konsolidasi di Kabupaten Samosir untuk mendukung program pemerintah dalam penuntasan kemiskinan ekstrem, mewujudkan zero kemiskinan ekstrim pada tahun 2024.
“Menangani kemiskinan dengan duduk bersama. Kemiskinan ekstrem harus dikeroyok dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, termasuk swasta,” ungkap Hawari. (POL/SBS)
Berikan Komentar:
