Tanjungbalai, POL | Pemkot Tanjungbalai membentuk Tim Optimalisasi atau Satuan Tugas/Satgas yang akan membantu pemerintah daerah guna menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang belum optimal, untuk tujuan kelanjutan pembangunan daerah.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Tanjungbalai melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Asmui Rasyid Marpaung di Balai Kota Tanjungbalai, baru2 ini.
“Tujuan dibentuknya Tim atau Satgas PAD dengan sinergitas antarpemangku kepentingan baik dari Pemkot, penegak hukum dan instansi vertikal terkait, untuk mengoptimalkan capaian PAD daerah serta menggali potensi yang belum tergarap,” ujar Asmui.
Ia melanjutkan, nanti Tim/Satgas akan melakukan pemasangan alat perekam transaksi pada objek pajak seperti hotel, restoran, hiburan dan parkir yang terkoneksi dengan BPKPAD sebagai wujud keterbukaan pemerintah dalam mengelola pajak daerah.
Melalui pemasangan alat perekam data transaksi tersebut, pengusaha juga dapat lebih terbuka terkait dengan pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah sehingga terpantau secara akurat. Dengan demikian tidak ada penyelewengan pajak dari pengusaha ke pemerintah.
Tim juga akan melakukan pemasangan meteran air pada perusahaan wajib pajak air bawah tanah, penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak, sebab sesuai yang ada terdapat beberapa tunggakan mulai dari tahun 2010 hingga 2020.
Kemudian, pendataan dan penertiban para pedagang di Jalan Sudirman seperti penjual paket voucher, Bahan Bakar Minyak/BBM eceran, pedagang makanan/ minuman, pedagang jual pakaian dan parfum juga akan dilakukan untuk mendapatkan retrebusi sebagai PAD.
Dengan dibentuknya Satgas PAD dari unsur Forkopimda, OPD terkait pengelola PAD, Kepolisian,TNI, Dansupom, Satpol PP, Dishub, dan BPKPAD Kota Tanjungbalai diharapakn perolehan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah serta sektor potensial lainnya dapat tergali secara maksimal.
“Diharapkan keberadaan Tim Optimalisasi atau Satgas PAD ini mendapat dukungan semua pihak sebagai langkah strategis Pemkot Tanjungbalai untuk peningkatan dan pencapaian target sumber penerimaan daerah guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Asmui menambahkan, untuk Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemkot Tanjungbalai juga akan menerapkan pengurusan secara online yang tersambung dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris se Kota Tanjungbalai dan sistem pembayaran pajak online bersama Bank Sumut Cabang Tanjungbalai. (POL/SI)
