Padanglawas, POL | Kehidupan di kawasan terisolir di daerah Kabupaten Padanglawas (Palas), Provinsi Sumatera Utara atau Sumut merupakan nasib buruk yang seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, jika suatu kawasan itu terisolir pasti karena wujud ketidakadilan yang dilakukan pengambil keputusan.
Seperti kecamatan Sihapas Barumun dan kecamatan Barumun Barat sudah sejak dulu dikenal merupakan kawasan terisolir yang sudah sejak lama dikeluhkan warga kedua kecamatan tersebut. Namun, keluhan warga seperti tidak digubris pemerintah, meski keluhan warga sudah berulangkali disampaikan, bahkan menjadi laporan bulanan pihak kecamatan kepada pihak kabupaten.
Beberapa desa yang merasakan kesulitan yang telah berkepanjangan adalah Huta Ruom, kecamatan Barumun Barat, desa Balakka Dolok hingga dusun Tamosu desa Padanghasior Dolok, kecamatan Sihapas Barumun. Jalan kabupaten di kawasan tersebut masih saja rusak, bahkan hancur-hancuran tanpa sedikit pun perhatian dari pengambil keputusan di daerah itu.
Amrin Has, salah seorang aktifis pemuda kelahiran kecamatan Sihapas Barumun kepada POL via chatting aplikasi WhatsApp (WA), Selasa (05/01/2021) malam mengatakan, merasa sedih bahkan sering menangis saat melihat kesulitan warga beraktifitas harian dengan menggunakan jalan kabupaten yang hancur-hancuran tersebut.
“Saya tidak mengerti dengan semua ini. Saat pemilihan umum (pemilu), baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah, mereka dari kalangan elit politik rajin berkunjung, bisa dipastikan untuk pencitraan guna mengambil hati warga dan berjanji ini dan itu agar warga mau memberi suara pilihan mereka kepada calon anggota dewan maupun calon KDH, tetapi setelah mereka terpilih janji yang diumbar seperti dilupakan begitu saja,” katanya.
Dikatakan, melihat potensi alam yang sangat besar dimiliki baik kecamatan Sihapas Barumun maupun Barumun Barat, sektor ekonomi warga kedua wilayah kecamatan ini sebenarnya sudah mapan, mandiri dan bermartabat. Tetapi karena warga selalu terbentur dengan sarana transportasi darat, komoditi miliknya warga Sihapas Barumun dan Barumun Barat tetapi yang menikmati keuntungan justru tengkulak dari kecamatan lain, bahkan kabupaten lain.
Has berpendapat, jika infrastruktur jalan kabupaten sebagai akses keluar masuk kedua kecamatan masuk kategori layak, keuntungan dari menjual komoditi perkebunan sebagai andalan masyarakat pasti didapat dengan mudah. “Tetapi sekarang, apa yang didapat warga dari komoditi perkebunan miliknya?,” tanya Amrin.
Marakombang HS, aktifis peduli warga terisolir yang diminta tanggapannya juga melalui chatting aplikasi WA, Rabu (06/01/2021) siang mengatakan, sudah lama warga Kecamatan Sihapas Barumun hidup terisolir, akrab dengan kesulitan akses jalan akibat jalan kabupaten di wilayah itu sangat tidak layak.
“Dari kondisi hancurnya jalan kabupaten di kecamatan tersebut menunjukkan indikator belum adanya sentuhan dan kehadiran pemerintah dalam program pembangunan berbasis kerakyatan. Program peningkatan kualitas jalan seperti belum menjadi skala prioritas bagi pihak kabupaten Palas,” kata putra kelahiran Kecamatan Barumun itu.
Marakombang menyarankan, agar lebih layak untuk sarana peningkatan ekonomi kerakyatan, pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai motor pembangunan sarana fisik diminta untuk segera hadir membuktikan tanggungjawabnya dan jangan abai terhadap tupoksinya itu sendiri. (POL/NP.04).
