Samosir, POL | Baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui gugus tugas Covid-19 kembali mengeluarkan kebijakan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk ke Kabupaten Samosir. Dimana bagi orang yang datang dari zona merah akan langsung menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Menanggapi hal itu, DPRD Samosir yang dipimpin ketua Saut Martua Tamba menyambut baik kebijakan tersebut. Namun dengan catatan, gugus tugas harus benar-benar tegas dalam menjalankannya.
“Pada prinsipnya kita selalu mendukung kebijakan pemerintah terkait pencegahan penyebaran covid-19. Persoalannya, ketika seseorang ditetapkan ODP, selanjutnya bagaimana?,” tanya Ketua DPRD Samosir, Selasa, 5 Mei 2020.
Menurutnya, kebijakan yang telah disepakati selama masa siaga darurat di Kabupaten Samosir ini sudah jelas. Dimana setiap orang yang datang dari zona merah harus mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari dan dipantau oleh nakes setiap hari.
“Apabila tidak mengindahkan imbauan tersebut maka kita lakukan isolasi secara paksa dan ditempatkan di BLK Parbaba,” tambahnya.
Nyatanya, jelas Politisi PDIP itu, masih banyak yang ditemukan keluar masuk Kabupaten Samosir tapi tidak diisolasi mandiri selama 14 hari.
Dirinya mencontohkan pegawai BUMD di Ambarita yang diberitakan sejumlah media yang tiap minggunya keluar kota dan tidak diisolasi mandiri sehingga menimbulkan keresahan warga setempat.
“Jadi sebenarnya bukan soal status ODP-nya, tetapi ketegasan dan pengawasan akan kebijakan yang telah ditetapkan, itu yang diperlukan sehingga upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Samosir benar-benar efektif,” terang Saut.
Karena bagaimana pun, lanjut Saut, tindakan untuk mencegah transmisi lokal dari mereka yang baru datang dari zona merah harus benar-benar dijalankan dengan tegas sehingga Kabupaten Samosir steril dari virus yang berasal dari negeri tirai bambu itu.(POL/SBS).
