Labuhanbatu, POL | Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT menegaskan kepada instansi terkait penyaluran yakni Dinas Sosial, Camat, Lurah/Kepala Desa hingga Kepala Lingkungan/Kepala Dusun, agar mensinkronkan data hingga falid untuk segala jenis bantuan agar tidak tumpang tindih.
Hal itu disampaikan Bupati saat rapat koordinasi pembahasan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin bersama unsur Forkopimda Labuhanbatu yang berlangsung di ruang data dan karya Kantor Bupati, Selasa (12/5/2020).
Dikatakan Andi, bahwa seluruh nama penerima bantuan harus transparan, jika perlu, maka dipampangkan di Kantor Camat, Kelurahan/Desa masing-masing, agar masyarakat mengetahui bahwa dirinya terdaftar dalam perolehan jenis bantuan yang mana.
“Peran Kepling sangat penting untuk menginformasikan kepada masyarakat apa saja jenis-jenis bantuan yang diberikan pemerintah, sehingga tidak timbul permasalahan dan rasa cemburu, dan bagi yang belum mendapatkan maka bersabar, masih ada program bantuan lainya,” ungkap Andi.
Andi Suhaimi menghimbau, agar Kepling menjelaskan kepada masyarakat semua jenis bantuan dan siapa saja yang berhak menerima. Di Labuhanbatu saat ini ada berbagai macam bantuan diantaranya bansos Kabupaten, bansos Covid-19 hingga BST (Bantuan Sosial Tunai).
“Saya tidak ingin cerita seperti semalam hadir lagi, ini masa politik jangan sampai kelemahan masyarakat di manfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan,” jelasnya.
Bupati menyampaikan, berdasarkan data di Labuhanbatu, ada beberapa jenis bantuan yang akan disalurkan seluruhnya kepada masyarakat, yakni data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebanyak 34.922 KK, PKH 13.262 KK, BPNT 21.913 KK, BST APBN pusat 20.185 KK, bantua Provinsi 34.922 KK, dari PBD 20.000 KK. Sedangkan BST pusat melalui Pos sebanyak 19.123 KK, BRI 623 KK, dan BNI 49 KK.
Disisi lain, Dandim 0209/LB Letkol Inf Santoso mengungkapkan, jika dilihat dari jumlah KK di Labuhanbatu, jumlah bantuan yang diberikan pemerintah akan berlebih. Jadi tidak ada cerita belum terdata, maka tugas Kepling sangat penting untuk mendata warganya dengan baik dan benar.
Sementara itu, Kapolres Labuhanbatu AKBP Agus Darojat SIK MH menyebutkan, ada kemungkinan warga yang dabal mendapatkan bantuan, namun itu hanya diperbolehkan untuk jenis bantuan dari Provinsi. Penyalur harus memastikan jangan sampai ada warga miskin yang belum mendapat bantuan. (POL/LB1)
