Labuhanbatu, POL | Para Kepala Desa di kabupaten Labuhanbatu agar dalam melaksanakan pembangunan desa harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan pembangunan yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga desa diharapkan memiliki produk unggulan desanya masing-masing.
Hal itu ditegaskan Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM., dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Sekdakab Labuhanbatu Ir. Hasan Heri Rambe, pada acara workshop evaluasi pengelolaan pembangunan desa tahun 2023 pada Kabupaten Labuhanbatu di Ruang Data dan Karya kantor Bupati, Jumat (21/07/2023).
Kegiatan workshop evaluasi pengelolaan pembangunan desa tahun 2023 tersebut digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh para Kepala Desa dan BPD se-Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam pidato tertulis Bupati Labuhanbatu, Sekretaris daerah Labuhanbatu Hasan Heri Rambe menyampaikan, pada tahun 2023 Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa kepada 75 desa yang ada di kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 75.414.232.000,-.
Penggunaan dana desa pada tahun 2023 berpedoman kepada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan keuangan desa.
Dari total 75 Milyar dana desa tahun 2023, telah disalurkan ke desa sebesar sekitar 37%, dengan rincian DD tahap 1 sebesar 23 Milyar, dan BLT Dana Desa sampai bulan Juni sebesar 5,5 Milyar.
Untuk itu, saya meminta kepada Dinas PMD, Inspektorat Daerah Kabupaten dan para Camat agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa, sehingga penggunaan dana desa memberikan manfaat untuk kesejahteraan warga desa khususnya warga miskin ekstrim yang ada di desa, ucap Sekda.
Acara workshop evaluasi pengelolaan pembangunan desa tahun 2023 dengan narasumber yakni Anggota DPR RI Komisi XI H. Gus Irawan Pasaribu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Quin Hatmaka, dan Kepala KPPN Pratama Rantauprapat.
Turut hadir mengikuti kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Abdi Jaya Pohan, Kepala Inspektorat Ahlan TR, Kepala Balitbang Zuhri, Wakil Ketua DPRD Abdul Karim Hasibuan, para Camat, dan peserta workshop lainnya. (POL/LB1)
