Samosir, POL | Bawaslu Samosir menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Samosir dengan tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, OKP, LSM, dan pers di Hotel Sitiotio, Hotspring Kecamatan Pangururan, Rabu (2/12/2020).
Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Samosir, Anggita Sinaga, didampingi anggota Komisioner Robintang Naibaho, Rianto Nainggolan, dan Kordinator Sekretariat (Korsek) Rita Bakkara. Dengan narasumber Kakan Kesbangpol, Agustianto Sitinjak.
Pada acara itu, Rita mengatakan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pasrtisipasi masyarakat Samosir untuk melakukan pengawasan terhadap Pilkada Samosir nanti. Sehingga Pilkada Samosir berjalan baik, lancar, aman, damai dan tidak terciderai oleh politik uang.
Ditambahkan Ketua Bawaslu Samosir, Anggiat Sinaga menjelaskan bahwa sesuai amanah undang undang bahwa Bawaslu Samosir selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik fungsinya sebagai pengawasan, maupun memproses laporan yang masuk.
“Namun dengan waktu yang sangat dibatasi oleh peraturan juga, yakni hanya 5 hari untuk memproses pengaduan, maka kami sangatlah kewalahan dari sisi waktu memprosesnya, namun demikian kami tetap melakukan penanganan sesuai koridor,” ujarnya.
Menurutnya, kemampuan Bawaslu dalam pengawasan sangat terbatas karena perimbangan luasan lingkup wilayah objek pengawasan tidak sebanding dengan petugas pengawas pemilu yang ada. Untuk menjamin kesetaraan hak demokrasi warga negara dalam setiap tahapan Pilkada serentak, merupakan tanggungjawab bersama selaku warga negara Indonesia.
Pada kesempatan itu juga, Anggiat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan, serta memberikan informasi bila ada terjadi pelanggaran pemilu.
Sementara itu, Robintang Naibaho, menyampaikan kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman politik dan mengajak masyarakat berkontribusi dalam melakukan pengawasan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Samosir.
“Apabila ada informasi yang beredar tentang politik uang yang katanya identik togu-togu ro (TTR), silahkan laporkan langsung ke Bawaslu, karena setiap ada dugaan pelanggaran politik uang jarus ada barang bukti dan lokasi kejadiannya jelas,” imbuh Robintang.
Sementara itu, Kakan Kesbangpol Samosir, Agustianto Sitinjak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 ini, pemerintah daerah memiliki peran dalam menyediakan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Kedua, memberikan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga bekerja sama secara pararel dengan TNI dan Polri untuk menjaga situasi dan keamanan selama masa pemilu.
“Tugas kami memastikan stabilitas politik tetap berjalan. Kalau politik berjalan stabil, maka tidak akan terdampak pada pilkada,” paparnya.
Terakhir, Sitinjak memaparkan untuk menjaga netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Apabila peran diatas ini dapat dijalankan dengan baik serta ditambah dengan peran masyarakat, maka dirinya yakin pilkada Samosir tahun 2020 ini akan berjalan dengan sukses. (POL/SBS)
