Samosir, POL || DPRD Kabupaten Samosir mengelar rapat paripurna tentang penyampaian nota pengantar Bupati Samosir atas Ranperda Pertanggungjawaban, RPJMD dan Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah, Senin, 14 Juni 2021 di ruang rapat paripurna dewan setempat.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Samosir Nasip Simbolon, dihadiri oleh para anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD dan insan pers.
Wakil Ketua II DPRD Samosir, Nasip Simbolon dalam pembukaan sidang menyampaikan, tahapan penyusunan perda terdiri dari tahapan, penyampaian nota pengantar selanjutnya, pandangan umum, pembahasan hingga penetapan sebagai perda.
“Dengan disampaikannya nota pengantar ranperda, maka tahapan penyusunan ranperda menjadi perda sudah dimulai,” kata Nasip Simbolon sembari mempersilahkan Bupati Samosir membacakan nota pengantarnya.
Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom ST pun membacakan tiga nota pengantar atas Ranperda Pertanggungjawaban, RPJMD dan Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah.
Ia menyebut bahwa Pemkab Samosir telah menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola keuangan dan menjadi kebanggaan tersendiri karena telah 4 kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Selain itu, dalam nota pengantarnya, Bupati Vandiko menyampaikan rancangan awal RPJMD Kabupaten Samosir tahun 2021-2026. Menurutnya visi pembangunan Kabupaten Samosir dalam rancangan awal (Ranwal) RPJMD 2021-2026 adalah “Terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan.”
“Visi tersebut dijabarkan dalam 4 tujuan dengan 5 indikator dan 17 sasaran dengan 24 indikator. Sementara kata kunci (key factor) adalah tata kelola pemerintahan, kemandirian ekonomi dan kualitas sumber daya manusia,” ujar Bupati Samosir.
Vandiko juga menyampaikan rancangan perda susunan perangkat daerah di Kabupaten Samosir. Dimana nantinya hanya terdapat 31 perangkat daerah yakni: sekretariat daerah, sekretariat dewan, inspektorat daerah, 14 dinas, 3 badan, satu kantor, rumah sakit dan 9 kecamatan.
“Kami mengharapkan kepada dewan yang terhormat, demi menunjang percepatan pembangunan yang sangat mendesak dan penting, agar rancangan perda ini dapat kita tetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Samosir,” pungkas Bupati Samosir.
Usai pembacaan tiga Nota Pengantar Ranperda pada rapat paripurna DPRD Samosir tersebut, pimpinan rapat Wakil Ketua II Nasip Simbolon menerima penyerahan ketiga dokumen ranperda untuk kemudian dibahas bersama dengan OPD terkait.
“DPRD akan segera membahasnya melalui tim atau komisi yang sudah ada. Untuk itu kami berharap bupati menugaskan OPD terkait untuk mendapat penjelasan lebih detail atas rancangan peraturan daerah serta meminta agar OPD membawa dokumen pendukung dan data yang valid,” sebut Nasip Simbolon menutup rapat paripurna.(POL/SBS)
Berikan Komentar:
