Sergai, POL | Merespons Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No. 19 Tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) mengambil kebijakan “bekerja dari rumah” (work from home) bagi ASN di lingkungan Pemkab Sergai.
Keputusan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Sergai No. 18.33/800/1754/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemkab Sergai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disesae (Covid-19).
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman melalui Sekdakab Sergai H. M. Faisal Hasrimy, AP, MAP saat ditemui di ruang kerjanya di kompleks Kantor Bupati Sergai, pada Kamis (26/03/2020) menyampaikan Surat Edaran KemenPAN-RB merupakan reaksi atas meningkatnya penyebaran Covid-19 di Indonesia terkhusus di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ditambah dengan pernyataan Badan Kesehatan PBB, World Health Organization (WHO) yang menggolongkan Covid-19 sebagai pandemi global dan bencana nasional non-alam.
Faisal menambahkan dalam menerapkan sistem “bekerja dari rumah” ini, OPD harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi yang tetap melaksanakan tugas di kantor sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Khusus bagi OPD yang pegawainya bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan/atau berhubungan dengan penanggulangan Covid-19 serta OPD dan ASN yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pimpinan masing-masing OPD diminta mengatur sistem kerjanya.
OPD yang tergolong dalam kriteria tersebut adalah Dinas Kesehatan (Puskesmas), RSU Sultan Sulaiman, Satpol-PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, serta Kecamatan dan Kelurahan.
Terakhir, Faisal menyebut kebijakan “bekerja dari rumah” dilaksanakan sampai 14 hari kerja sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dengan bantuan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lewat penyempaian rekapitulasi pegawai yang melakukan tugas kedinasan di rumah, setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kepala OPD melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaanya dan akan dilaporkan kepada Bupati melalui BKD, ungkapnya mengakhiri. (POL/PANE)
