Medan, POL | Menjelang berakhirnya masa priodesasi anggota DPRD Sumut yang jatuh pada September 2019, kalangan wakil rakyat ini berebutan “melancong” ke luar negeri yakni London Inggris dan Guangdong RRC dengan menghabiskan anggaran dari APBD Sumut TA 2019 sebesar Rp23 juta-Rp77 juta/orang.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretarist Dewan DPRD Sumut, adapun anggota dewan yang sedang “melancong” ke London, yakni HM Nezar Djoely, Leonard Samosir, Ramses Simbolon, Novita Sari, Zeira Salim Ritonga, Aripay Tambunan didampingi dua orang staf Dede Syahril dan Afwan Zuhri.
Keenam anggota dewan ini memperoleh “uang saku” sebesar Rp77.995.422/orang dengan perincian untuk biaya uang harian dan trasportasi di London terhitung sejak 15 Juni – 21 Juni. “Kalau biaya tiket, belum termasuk, karena akan dihitung setelah kembali dari London,” ujar staf di Sekretariat dewan kepada wartawan, Kamis (20/6) di DPRD Sumut.
Sementara rombongan dewan yang sedang berada di Guangdong RRC saat ini, yakni Brilian Moktar, dr Poaradda Nababan dan Dameria Pangaribuan bersama salah seorang stafnya. Ketiga wakil rakyat ini memperoleh uang saku sebesar Rp23.722.174/orang.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Sekwan DPRD Sumut H Erwin Lubis melalui whaatsapp membenarkan adanya rombongan dewan sedang berada di London dan Guangdon. “Ya benar, tapi saya lagi rapat di Kantor Gubsu. Soal biaya keberangkatan, coba cek kepada Ibu Nirmaraya Bagian Keuangan,” katanya.
Kunker
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman saat dikonfirmasi mengenai keberangkatan rombongan anggota dewan ke London dan Guangdon secara tegas mengatakan, bahwa wakil rakyat tersebut bukan “melancong”, tapi melakukan Kunker (Kunjungan Kerja) secara legal dan hal itu dibenarkan oleh undang-undang.
“Keberangkatan mereka ke luar negeri sudah mendapat izin dari Mendagri dalam rangka memenuhi undangan Science and Industry Museum UK London dalam rangka study banding sistem perekonomian negara Inggris untuk diimplementasikan di Provinsi Sumut,” katanya.
Sementara kunjungan dewan ke Guangdong RRC, katanya, dalam rangka memenuhi undangan Ketua Komite Kerja Urusan Luar Negeri dan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Provinsi Guangdong serta Ketua Urusan Luar Negeri Pemerintahan Provinsi Hainam dalam rangkat study banding untuk meningkatkan wawasan di bidang ekonomi.
“Jadi sah-sah saja, jika anggota dewan melakukan kunjungan ke luar negeri, apalagi jika sudah ada ijin dari Mendagri untuk kepentingan Sumut. Begitu juga anggarannya sudah dialokasikan di APBD Sumut TA 2019,” kata Wagirin Arman sembari tersenyum.
Menurut Wagirin, banyak hal positif yang diperoleh anggota dewan ketika melakukan kunjungan ke luar negeri, terutama negara yang sudah maju, sebagai masukan untuk dapat diterapkan di daerah ini.
Menyinggung besarnya anggaran yang dialokasikan untuk keberangkatan ke luar negeri, yakni sebesar Rp 77 juta/orang, apalagi saat keuangan di Pemprovsu mengalami krisis, sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Wagirin mengatakan, dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan ilmu yang diperoleh dewan.
“Program Kunker ke luar negeri ini sudah diprogramkan dan sudah dialokasikan anggarannya di APBD Sumut. Jadi dengan jumlah Rp77 juta/orang ini dianggap terlalu sedikit, karena untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut itu.(isvan).
