Medan, POL | Guna mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Pemko Medan siap mendukung penuh. Apa saja yang yang dibutuhkan dalam ranga mendukung percepatan siap dilakukan. Sebab, percepatan pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, termasuk warga Kota Medan.
Dukungan ini disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Ir Khairul Syahnan ketika menghadiri Rapat Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Daerah di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (26/8/2019).
“Pemko Medan siap membantu serta mendukung apa-apa saja yang dibutuhkan guna mendukung percepatan pembangunan Provinsi Sumut, sebab tujuannya untuk kepentingan masyarakat, termasuk warga Kota Medan. Apabila pembangunan terwujud, pemerintah tentunya dapat mensejahterakan masyarakatnya,” kata Syahnan.
Oleh karenanya pasca rapat dilakukan, Syahnan akan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti. Syahnan pun yakin, tidak hanya Pemko Medan, Pemkab maupun Pemko lainnya di Sumut pasti akan melakukan hal sama.
Sebelumnya, rapat sosialisasi yang dihadiri Bupati/Wali Kota se-Sumut, DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut dibuka Gubsu Edy Rahmayadi diwakili Staf Ahli Gubsu bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Agus Tripriyono. Dikatakan, Agus, Provinsi Sumut membutuhkan sumber pembiayaan untuk mempercepat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Salah satu permasalahan pembiayaan, jelas Agus, berada pada kondisi kesehatan masyarakat Provinsi Sumut, dimana tingginya angka kematian bayi serta ibu serta anak-anak kurang gizi. Tidak hanya kondisi kesehatan, sarana dan prasarana yang dimiliki juga kurang memadai sehingga banyak masyarakat Sumut berkunjung ke luar negeri untuk melakukan pengobatan.
“Dapat kita lihat tingginya angka kematian pada bayi dan ibu, serta masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai, misalnya RSU Haji Medan yang belum memiliki fasilitas berupa alat-alat pengobatan yang canggih, sehingga masyarakat Sumut banyak yang pergi keluar negeri untuk berobat,” ungkapnya.
Untuk mengatasi permasalahan kesehatan, termasuk sarana dan prasarana rumah sakit, Agus menerangkan, dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1,8 triliun. Selain masalah kesehatan imbuhnya, kondisi jalan yang rusak serta peningkatan ruas jalan juga menjadi perhatian Gubernur. Untuk meningkatkan sejumlah ruas jalan yang ada di Sumut membutuhkan dana sebesar Rp. 814 miliar.
Menyikapi hal itulah papar Agus, Gubsu berharap agar dapat segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk segera diberikan kepada Kementerian Keuangan RI agar pembangunan di wilayah Provinsi Sumut segera terlaksana guna mewujudkan Sumut maju, aman, bermartabat serta dapat memajukan kesejahteraan masyarakatnya.
Rapat sosialisasi juga diisi dengan pemaparan yang disampaikan sejumlah narasumber dari Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, Dirjen Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Kauangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur.(POL/W)
