Jakarta, perjuanganonline | Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) yang menjadi Rp 15.000 per USD. Hal itu disampaikannya pada saat rapat kerja Pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
“(Nilai tukar) yang kita semuanya telah membahasnya di dalam Panja A waktu itu adalah pada angka Rp 14.500. Sedangkan untuk asumsi makro yang lain masih sama. Berdasarkan usulan dari Pak Gubernur (BI) mengenai range nilai tukar yang tadi disampaikan Rp 14.800 hingga Rp 15.200, kami mengusulkan menggunakan nilai tengahnya di angka tengahnya di Rp 15.000 untuk nilai tukar tahun 2019,” kata Sri Mulyani melalui keterangan resminya, seperti dikutip Selasa (16/10).
Sri Mulyani menilai, perubahan tersebut dikarenakan Indonesia mewaspadai dinamika ekonomi global yang makin dinamis yang dipicu antara lain oleh kebijakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menaikkan suku bunga, mengetatkan likuiditas dolar Amerika serta perang dagang antara Amerika dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Dari dalam negeri, kenaikan impor yang cukup tinggi di atas ekspor mengakibatkan neraca perdagangan yang masih defisit pada bulan Agustus 2018. Selain itu, dari hasil Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali baru-baru ini mengindikasikan masih akan terjadi ketidakpastian ekonomi global tahun 2019 tapi dengan arah yang lebih positif dibanding tahun ini.
“Untuk asumsi makro lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, harga minyak per barel, dan lifting minyak diproyeksikan masih sama dengan yang telah dibahas antara Pemerintah dengan DPR sebelumnya,” terang Sri Mulyani.
Namun demikian, usulan Pemerintah tersebut belum disetujui oleh mayoritas anggota Banggar. Dari 15 anggota Banggar yang menyampaikan tanggapannya, mayoritas belum menyetujuinya dan meminta agar dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Rencananya, sore ini Banggar DPR RI akan kembali menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Keuangan bersama dan Bank Indonesia (BI) untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.(P03/Mer)
