Simalungun, POL |Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH, MM didampingi Kepala Dinas Pendidikan Elfiani Sitepu, S.Pd, M.Pd dan Kepala BKPPD Jamesrin Saragih S.Pd, M.Si menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Kunjungan ini dalam rangka konsultasi mengenai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Disebutkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 pada pasal 82 dinyatakan guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, wajib memenuhinya paling lama 10 tahun sejak undang-undang ini berlaku, atau akhir tahun 2015.
Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pada pasal 63 disebutkan guru yang tidak memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 tahun, setelah yang bersangkutan diberi hak memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat lainnya.
Selanjutnya, selain dasar hukum tersebut, bahwa dalam pemeriksaan BPK RI atas penyaluran tunjangan sertifikasi guru tahun 2018, ditemukan masih ada guru yang belum sarjana menerimanya, sehingga hal tersebut dianggap sebagai pemborosan, sebelum guru yang bersangkutan memenuhi syarat kualifikasi sarjana.
Hal tersebut yang mendasari Pemkab Simalungun menerbitkan surat pemberhentian guru- guru dari jabatan fungsional guru (SD dan SMP) di Kabupaten Simalungun.
Adapun kesimpulan dari pertemuan dengan Mendikbud tersebut bahwa tindakan yang diambil oleh Pemkab Simalungun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Elfiani Sitepu, S.Pd, M.Pd mengatakan bagi guru yang sudah mengikuti perkuliahan atau sudah lulus sarjana di dalam zonasi wilayah yang sudah diatur, tetapi belum dicantumkan pada SK pangkat serta gelar sarjana diluar zonasi wilayah yang digariskan aturan jarak perkuliahan, diminta untuk segera mengurus ijin belajar dan disarankan kuliah di dalam daerah zonasi wilayah yang diperbolehkan.
Ditambahkannya, bahwa guru dapat mengikuti pendidikan lanjutan di universitas mana saja sesuai dengan zonasi wilayah dan tidak ada pengarahan pada universitas tertentu.
“Tidak ada pengarahan pada satu universitas tertentu. Guru bebas kuliah di perguruan tinggi mana saja asal sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan,” ujarnya.(POL/lsg/info)
