Medan, POL | Anggota DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan jajarannya supaya tetap menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H di pasaran. Soalnya, moment seperti ini tidak tertutup kemungkinan menjadi ajang pemanfaatan spekulan mencari keuntungan lebih besar dengan berbagai cara.
“Kita tidak mau ada keluhan masyarakat terkait kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Maka dari itu, saya mengingatkan Pemko Medan dan jajarannya terus memantau harga kebutuhan pokok di pasaran tetap stabil. Dan kita mau Hari Raya Idul Fitri tidak ada keluhan dari masyarakat soal harga sembako,” kata politisi Partai Gerindra Kota Medan melalui telepon selularnya, Selasa (02/04/2023).
Menurutnya, dalam mencegah kelangkaan bahan pokok, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait harus memperhatikan mulai dari produksi, distribusi pasokan di pasar sangat penting. Upaya ini untuk menekan laju inflasi yang tinggi.
“Inflasi adalah kenaikan harga barang yang sifatnya terus menerus. Penyebab inflasi ada dua yakni meningkatnya permintaan dan meningkatnya biaya produksi,” ujar Dedy Aksyari.
Masih menurutnya, inflasi terjadi karena beberapa hal. Diantaranya pertama yang bersifat fundamental atau inti meliputi makanan jadi, sewa rumah, kesehatan, pendidikan, jasa, kendaraan, akses jalan, jalur distribusi yang menyumbang 61 persen.
“Kedua, dampak kebijakan pemerintah pusat. Seperti yang saat ini terjadi kenaikan BBM, listrik, angkutan dalam kota, rokok, gas dan kebijakan suku bunga yang menyumbang 21 persen. Ketiga bahan pangan yang melonjak seperti harga beras, daging, cabe, bawang merah, menyumbang 18 persen,” sebutnya.
Dalam rangka menjaga kestabilan harga pokok, lanjut Dedy Aksyari, pemda membentuk tim pengendali inflasi daerah (TPID). Salah satu tugas TPID yakni melakukan pemantauan terhadap laju inflasi daerah. “Dengan cara meningkatkan kerjasama antar lembaga, dan memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dan dimonitor dengan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat,” katanya. (POL/isvan)
