Jakarta, POL | Pemerintah akan membatasi media sosial (medsos) jika keamanan negara terganggu menjelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019. Menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, pembatasan medsos akan bersifat situasional.
“Kita lihat besok situasinya. Dalam rapat kemarin, kita pikirkan, kalau itu ganggu keamanan negara, mau nggak mau kita prihatin sebentar, ya. Kalau nggak ada apa-apa, ya jalan saja kaya biasa. Kita lihat situasi besok,” kata Moeldoko kepada wartawan di gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).
Moeldoko memperkirakan tidak akan terjadi hal-hal yang mengancam keamanan negara saat sidang putusan MK berlangsung hari Kamis (27/6) besok. Namun, menurutnya, pihak aparat akan tetap waspada mengantisipasi jika terjadi rusuh.
“Perkiraan kita besok sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi kita waspadai ada rusuh, kita waspadai ada kelompok perusuh itu,” ucap Moeldoko.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah memantau peredaran informasi di media sosial menjelang keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019. Meski demikian, pemerintah menegaskan tak akan membatasi media sosial, baik menjelang maupun saat putusan MK pada 27 Juni nanti.
“Nah, ini stabil saja tuh. Kalau ini begini, apa yang dibatasi? Nggak usahlah,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6).(POL/DC)
